Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
POLITIK

11 Kepala Daerah di Sulteng Tidak Dilantik

121
×

11 Kepala Daerah di Sulteng Tidak Dilantik

Sebarkan artikel ini

6 Februari, Hanya 3 Pasangan dilantik presiden Prabowo

Example 468x60

DARI 14 pasang kepala daerah terpilih di Provinsi Sulawesi Tengah ada 11 kepala daerah yang tidak dilantik Presiden Prabowo Subianto, pada 6 Februari 2025.

Diketahui, jadwal pelantikan yang disetujui pada 6 Februari 2025 itu berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKP, pada Rabu (22/1/2025).

Example 300x600

Dalam rapat itu telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak.

Namun, di Sulawesi Tengah 11 pasang kepala daerah belum dilantik pada 6 Februari 2025 lantaran masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hanya ada 3 pasang Kepala Daerah Terpilih bakal mengikuti pelantikan gelombang pertama.

Ketiganya adalah pasangan Ilham Lawidu-Surya peraih suara terbanyak di Pilkada Tojo Una-una 2024.

Kemudian pasangan Amran H Yahya – Moh Besar Bantilan peraih suara terbanyak di Pilkada Toli Toli 2024.

Lalu, pasangan Sofyan Kaepa – Ablit H Ilyas peraup suara terbanyak di Pilkada Banggai Laut 2024.

Diketahui, ada 14 daerah menggelar Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Tengah, 11 di antaranya bersengketa di Mahkamah Konstitusi, termasuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah.

 

DAFTAR 11 KEPALA DAERAH YANG TIDAK DILANTIK PADA 6 FEBRUARI 2025 ITU YAKNI:
Provinsi Sulawesi Tengah:
Anwar Hafid-Reny A Lamadjido

Kota Palu:
Hadianto Rasyid – Imelda Liliana Muhidin

Kabupaten Banggai:
Amiruddin – Furqanuddin Masulili

Kabupaten Banggai Kepulauan:
Rusli Moidady – Serfi Kambey

Kabupaten Buol:
Risharyudi Triwibowo – Moh Nasir DJ.

Kabupaten Donggala:
Vera Elena Laruni – Taufik M. Burhan

Kabupaten Morowali:
Iksan – Iriane Ilyas

Kabupaten Morowali Utara:
Delis Julkarson Hehi – Djira

Kabupaten Parigi Mountong:
Erwin Burase – Abdul Sahid

Kabupaten Poso:
Verna Gladies Merry Inkiriwang – Soeharto Kandar

Kabupaten Sigi:
Mohamad Rizal Intjenae – Samuel Yansen Pongi

(katadata)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (31/1) lalu. Perkara ini diadukan Taslim dan Asgar Ali K, ang…

POLITIK

MENTERI dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar serentak pada 20 Februari. Tito mengatakan bahwa pemilihan tanggal tersebut telah disepakati Presiden Prabowo Subianto setelah jadwal semula pada 6 Februari dibatalkan, menyusul perubahan jadwal putusan…

POLITIK

Pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa ditunda hingga 17-20 Februari, setelah putusan sengketa Pilkada dibacakan pada 4-5 Februari. Pelantikan akan dilakukan secara dua tahap, dengan tahap pertama untuk daerah tanpa sengketa dan tahap kedua untuk daerah yang sengketanya diputus pada 13-14…

POLITIK

JAKARTA | KORANINDIGO – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan…

POLITIK

PARIGI | KORAN INDIGO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI). Menunggu jadwal sidang, pelaporan kepada dua lembaga penyelenggara itu dinyatakan telah memenuhi syarat…

POLITIK

Jakarat | KORAN INDIGO – Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII DPR, meminta pemerintah lebih bijak dalam melaksanakan program penghapusan utang bagi satu juta usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Di karenakan jumlah utang yang akan dihapus nilainya sangat besar, mencapai Rp…

Verified by MonsterInsights