Pemda Parimo Lindungi ASN Eks Narapidana Korupsi?

BANYAK kepala daerah di seantero negeri telah melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) bekas narapidana korupsi. Namun, di Kabupaten  Parigi Moutong (Parimo), nampaknya belum ada sinyal soal hal itu. Ada Sinyalemen praktik pembiaran, bahkan melindungi ASN bekas Narapidana korupsi dilakukan oleh Pemda Parimo.

Pada faktanya, oknum ASN bernama Michelle Stiyvan Kamisi yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan telah incraht masih aktif di lingkaran Pemerintah daerah (Pemda) Parimo.

Michelle Stiyvan saat ini masih berkeliaran dan menjabat Kepala seksi (Kasi) di bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP).

Bahkan, di DPUPRP Parimo, Michelle juga duduk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada seluruh proyek pekerjaan jalan di Parimo tahun 2019 senilai Rp32 miliar lebih.

Michelle Stiyvan merupakan ASN pernah terseret kasus korupsi pengadaan alat berat anggaran 2011 senilai Rp1,5 miliar, pada kegiatan bernama engendalian banjir daerah tangkap air dan badan sungai di Parimo. Akibat perbuatan Michelle itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp339 juta lebih.

Pengadilan Negeri (PN) Palu tercatat mengganjar Michelle dengan pidana penjara selama satu tahun kurungan.

Selain kurungan badan, Michelle Stiyvan sempat berstatus sebagai tahanan kota. Namun, status Michelle sebagai tahanan kota tak berlangsung lama, sebab atas banding penuntut umum, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan PN Palu pada 16 September 2013, nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, kemudian memerintahkan agar Michelle Stiyvan di kurung dalam Rumah tahanan negara.

Keberadaan Michelle Stiyvan yang eks narapidana korupsi di lingkup Pemda Parimo, bahkan dilantik menahkodai kegiatan bernilai puluhan miliar rupiah, otomatis memunculkan sinyalemen ada unsur pembiaran bahkan upaya melindungi para oknum ASN bekas koruptor di Parimo.

Padahal, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola pernah menyatakan sebanyak 56 orang ASN terlibat korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (incraht), telah diberhentikan dengan cara PTDH alias dipecat.

Bahkan menurut Gubernur Longki, di lingkup Pemprov Sulteng ada ASN diberhentikan karena indisipliner dan melanggar Undang-Undang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN.

Dikutip dari Kumparan, Gubernur Sulteng Longki Djanggola selaku perpanjangan pemerintah pusat di daerah, juga telah menyurati semua bupati dan walikota di Sulteng untuk segera menindaklanjuti hal pemberhentian ASN eks narapidana korupsi tersebut. Sebab, seharusnya, batas akhir eksekusi putusan itu adalah 31 April 2019.

Pada lingkup Pemprov Sulteng sendiri diketahui ada 16 orang ASN telah kena pecat karena kasus korupsi.

Walau para ASN lingkup Pemprov Sulteng terkena pecat sempat melakukan perlawanan agar bebas dari pemecatan dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun langkah para ASN eks narapidana korupsi itu gagal dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Pemecatan terhadap ASN eks koruptor, dilakukan berdasar atas keputusan bersama Menpan RB, Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tertuang dalam Keputusan Bersama tanggal 13 September 2018, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS.

Aturan tersebut berlaku bagi ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Penyelenggaraan administrasi sebuah pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat pasal 5 UU Nmoro 30 tahun 2014.

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum harus menjadi panglima dalam mengawal proses berbangsa dan bernegara.

Sinyalemen pembiaran, bahkan terkesan melindungi ASN eks narapidana pada lingkup Pemda Parimo, jangan sampai menjadi preseden buruk, catatan buram kebobrokan dalam sebuah birokrasi.

Sebab, unsur utama dari sebuah hukum (aturan) adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang.

(Gencar Djarod, Koran Indigo, dihimpun dari berbagai sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest