Jatam Desak Kementerian Anulir Usulan Pemprov Sulteng

PALU– Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI) untuk anulir usulan perubahan fungsi kawasan hutan di Sulawesi Tengah (Sulteng) diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Jatam Sulteng menduga, dalih revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hanyalah modus untuk meloloskan kepentingan izin tambang.

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Pelaksana Jatam Sulteng, Mohammad Taufik melalui realease diterima Koran Indigo, Senin, (3/12).

“Jatam Sulteng mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganulir usulan diajukan Pemprov tersebut”, katanya.

“Kami menduga, usulan rencana perubahan fungsi kawasan hutan diajukan itu hanya untuk kebutuhan izin izin tambang yang masuk dalam kawasan hutan. Modus tersebut dilakukan untuk mengatasi kendala proses aktivitas yang harus melakukan pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, kata Taufik lagi.

Menurut Mohammad Taufik, dalam usulan itu banyak kawasan hutan dirubah fungsinya menjadi kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Padahal perusahaan-perusahaan tambang yang wilayahnya sudah menjadi APL tidak perlu mengurus IPPKH.

Taufik merinci, Jatam Sulteng menemukan perubahan fungsi kawasan hutan mencapai lebih dari 50.387 hektar menjadi APL di Kabupaten Banggai.

“Ada indikasi, bahwa kebutuhannya hanya untuk mengakomodir kepentingan perusahaan perusahaan tambang yang terkendala dalam proses beroperasi karena izin-izinya masuk dalam kawasan hutan”, katanya.

Selain itu,menurut Taufik, Jatam Sulteng secara tegas juga mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak lagi memberikan status perubahan fungsi kawasan-kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Sebab, kata Taufik, hal tersebut hanya akan mempercepat proses bertambahnya lahan kritis di wilayah Sulteng.

“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : sk.306/menlhk/pdashl/das.0/7/2018 tercatat seluas 264.874 hektar lahan, baik di dalam maupun diluar kawasan hutan di Sulteng dalam kategori kritis”, jelasnya.

Lebih jauh Muhammad Taufik juga membeberkan beberapa temuan Jatam Sulteng terkait modus diduga dilakukan oleh Pemprov Sulteng, terkait perubahan fungsi kawasan tersebut.

Temuan-temuan Jatam Sulteng itu ialah:

  1. Di Kabupaten Banggai, pada Mei tahun 2019 ditemukan sebanyak enam perusahaan tambang mengantongi izin operasi produksi dari pemerintah daerah sejak 2017, namun hingga 2019 belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
  2. Di Kabupaten Tolitoli, pada 2018 Jatam Sulteng menemukan adanya aktivitas pertambangan PT Prima Tambang Indonesia ditengarai masuk dalam kawasan, namun perusahaan tersebut minus izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.
  3. Hingga 2019 , kawasan hutan yang diberikan untuk kegiatan pertambangan di Sulteng mencapai 16.307 hektar untuk 15 perusahaan tambang, tersebar di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. (ind, gwd)

 

 

BERITA TERKAIT:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest