Tengara Main Mata Proyek Jalan Wilayah Utara

PELAKSANAAN proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terindikasi berbagai praktik korupsi. Selain dilaksanakan minus konstultan pengawas, tengara rasuah berupa ‘main mata’ sejak proses tender, penggunaan material tidak sesuai spesifikasi hingga baku bagi fee mendera hajatan dalam awasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Michelle Stiyvan Kamisi tersebut. Ibarat layu sebelum berkembang, walau baru saja kelar dikerjakan proyek-proyek jalan di wilayah Utara Parimo telah mengalami kerusakan dan harus dilakukan pembongkaran disana-sini.

*Gencar W Djarod — Koran Indigo

 

Anggota DPRD Parimo, Fadli dan Abdul Hanau menemukan janggal material digunakan CV Saboda pada proyek peningkatan Jalan Mensung SP-Mensung sepanjang 4,20 kilometer berbandrol DAK Reguler bernilai Rp3,9 miliar.

Atas temuan pada reses tersebut, anggota DPRD langsung menggelar pertemuan antara aparat pemerintahan dari tiga desa di sekitar proyek dengan direksi CV Saboda dan DPUPRP Parimo.

Alhasil, sepanjang 1200 meter jalan hasil kerja CV Saboda pun harus dibongkar kembali untuk segera diperbaiki (perbaikan dan penggantian material).

“Kita menemukan ada masalah pada penggunaan material berupa batu pada pondasi jalan tersebut”, kata anggota DPRD Parimo, Fadli, kepada Koran Indigo, Kamis, (26/12).

Menurut Fadli, terkait janggal material itu dirinya bersama anggota DPRD Parimo Abdul Hanau, beserta perangkat pemerintahan tiga desa di sekitar proyek jalan telah mengundang pihak CV Saboda serta pihak DPUPRP Parimo.
Hasilnya, lanjut Fadli, pihak CV Saboda harus membongkar dan memperbaiki kembali sekitar 1200 meter hasil pekerjaannya tersebut.

“Dalam reses, kami bersama aparat Desa Ogobayas, Mobang dan Desa Gurinda mengundang direksi CV Saboda serta DPUPRP Parimo. Hasil dari pertemuan tersebut, maka CV Saboda wajib memperbaiki dan mengganti material digunakan pada proyek jalan itu. Jalan yang harus dibenahi kembali sekitar 1200 meter” , kata Fadli via telepon genggamnya.

Sementara itu, Michelle Stiyvan Kamisi selaku PPK proyek jalan kepunyaan DPUPRP Parimo menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan rekanan dan telah memperbaiki semua kerusakan yang ada pada pekerjaan tersebut.

“Sudah diperbaiki sama kontraktornya. Sekarang ini (Ruas Kayu Agung) telah (diperbaiki) dan saat ini sudah selesai (tahap) sand sheet “, kata Michelle Stiyvan seperti dilansir oleh pu-parigimoutong.com.

Michelle mengatakan krusakan terjadi pada proyek jalan yang baru saja kelar dikerjakan itu dikarenakan adanya instalasi pipa saluran air mengalami kebocoran, sehingga memicu penurunan struktur tanah.

“Ada pipa air yang bocor, sehingga menyebabkan ada genangan air, namun telah diperbaiki oleh rekanan”, kata Michelle.

 

JANGGAL PROYEK JALAN DPUPRP PARIMO

KEJANGGALAN demi kejanggalan terus bermunculan mendera pelaksanaan proyek jalan senilai Rp32 miliar besutan DPUPRP Parimo itu. Janggal serta indikasi adanya ‘main mata’ itu diantaranya ialah PPK tetap melakukan serah terima awal atau provisional hand over (PHO) dari pihak pelaksana walau faktanya, ruas-ruas itu banyak mengalami pembongkaran kembali.

Temuan soal janggal dan praktik ‘main mata’ berikutnya adalah bahwa dinas dipimpin Arifin Ahmat tersebut diketahui menabrak Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kontrak pelaksanaan proyek-proyek berbiaya DAK 2019 itu.

Dalam KAK dan kontrak kerja proyek-proyek jalan itu menyebutkan bahwa material (bahan) baru boleh digunakan apabila telah melewati pengujian dan dinyatakan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

KAK menyebut bahwa fasilitas laboratorium bisa disiapkan kontraktor dengan melibatkan tenaga teknis laboratorium Dinas PUPRP atau menggunakan fasilitas laboratorium Dinas PUPR dengan tenaga teknis Qualitity PUPRP, konsultan pengawas (supervisi) dan Kontraktor sebagai pelaksana.

Sedangkan kegiatan dilaksanakan oleh konsultan pengawas (supervisi) dan Kontraktor antara lain ialah membuat job mix formula (JMF), design mix formula (DMF) dan test quality material dilapangan dan test lain yang disyaratkan dalam kontrak.

Lalu, jika hajatan tersebut minus keberadaan konsultan pengawas (supervisi), lalu siapa pihak dimaksud termuat dalam KAK tersebut. Sungguh aneh jika proyek dinyatakan tanpa gunakan konsultan pengawas (supervisi), namun dalam KAK (sebagai acuan proyek) disebutkan agar konsultan pengawas bersama kontraktor mengikuti dan melaksanakan uji laboratorium bersama tenaga teknis Qualitity PUPRP Parimo.

Bukan itu saja, praktik kangkangi KAK juga terjadi pada prasyarat ketersediaan dan kesiapan tenaga yang aktif dalam pekerjaan oleh para pihak kontraktor pelaksana. Berdasar penelusuran, para kontraktor pelaksana pekerjaan lapen sandsheet besutan DPUPRP Parimo, sama sekali tidak memiliki kesiapan dan ketersediaan terkait personel-personel termuat dalam KAK.

Kesiapan tenaga dimaksud oleh KAK itu adalah site Manager minimal Sarjana (S1) berijazah teknik sipil, berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun memiliki sertifikat keahlian (SKA) ahli sistem manajemen mutu dan K3 konstruksi jenjang ahli muda dan prasyarat-prasyarat mengikatlainnya.

Selain lancang kangkangi KAK, janggal berikutnya ialah bahwa proyek jalan senilai Rp32 miliar DPUPRP Parimo terindikasi dilelang secara curang.
Pokja ULP Parimo didapati membuat syarat-syarat terkesan mengada-ada dan dengan sengaja ‘meludahi’ aturan-aturan terkait pengadaan barang dan jasa. Pokja diduga mengarahkan kemenangan pada pihak tertentu sesuai ‘nota sakti’ dari lingkar kekuasaan di Parimo.

Sinyalemen kongkalikong dilakukan Pokja pada lelang proyek-proyek jalan ialah, Pokja lelang tiba-tiba mempersyaratkan SBU dengan sub klasifikasi SI003 (Klasifikasi SI003 merupakan sub klasifikasi dari kualifikasi bangunan sipil).

Padahal, berdasar Peraturan Menteri (Permen) PUPR nomor 07 tahun 2019, seharusnya Pokja hanya mempersyaratkat SBU dengan kualifikasi usaha kecil dengan klasifikasi bangunan sipil (karena SI003 adalah sub klasifikasi dari bangunan sipil).

Kemudian, Pokja ULP Parimo mempersyaratkan surat dukungan dari bank pada beberapa lelang proyek-proyek di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Parimo.

Pokja ‘ngotot’ mengharuskan peserta, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta untuk mengikuti pengadaan barang dan Jasa. Padahal di dalam Permen PUPR nomor 07 tahun 2019, hal tersebut tidak disyaratkan.

Sehingga, terkait syarat dukungan bank itu, Pokja telah mengada-ada, dan sama sekali tidak memiliki dasar menerapkan persyaratan tersebut.
Lalu, ‘dosa’ Pokja selanjutnya ialah soal permintaan personel manajerial dalam dokumen pemilihan, yang jelas-jelas mengangkangi permen PUPR nomor 07 tahun 2019 tersebut.

Pada point permintaan personel manajerial, Pokja mensyaratkan peserta lelang memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial (tenaga ahli atau tenaga trampil) untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu Site Manager sejumlah satu orang, dengan syarat Minimal Sarjana (S1), berijazah teknik sipil, berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Sistem Manajemen Mutu dan K3 konstruksi Jenjang Ahli Muda serta memiliki NPWP dan KTP yang masih berlaku.

Semestinya, pada lelang paket untuk kualifikasi usaha kecil, dalam permen PUPR nomor 07 tahun 2019, tidak mensyaratkan tenaga ahli seperti diminta oleh Pokja ULP Parimo itu. Permen PUPR nomor 07 tahun 2019 hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan.

Kemudian, pada persyaratan terkait Quality-Quantity Engineer dan tenaga terampil terdiri dari pekerja aspal, Pokja lelang juga sekali lagi terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap Permen PUPR nomor 7 tahun 2019.

Seperti diketahui, seluruh tender proyek-proyek harus tunduk dan mengacu pada peraturan pengadaan barang jasa pemerintah (Perpres nomor 16 tahun 2018), tanpa terkecuali. Ketentuan lebih lanjut terkait itu, sebagaimana tertulis dalam pasal 91 Perpres ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga (LKPP).

Lalu, peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Sedangkan Permen PUPR No 7 tahun 2019 adalah Standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

Hal tersebut sesuai dengan amanat dari perLKPP nomor 9 tahun 2018, bahwa pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

INDIKASI BAKU BAGI FEE

Janggal berikutnya ialah, adanya pengakuan soal setoran fee proyek oleh salah satu pengusaha pemenang paket proyek jalan DPUPRP Parimo, Dewa Satria.

Dewa Satria selaku boss CV Satria Grup secara blak-blakan menyatakan menyerahkan setoran sebesar 15 persen dari nilai pagu sebagai fee proyek yang ia kerjakan.

Pengusaha kondang Parimo bernama Dewa Satria merupakan pemilik CV Satria Grup menghelat paket Peningkatan Struktur Jalan Mensung–Tinombala (DAK Reguler) dengan nilai kontrak Rp3,9 miliar.

Dalam percakapan dengan Koran Indigo, Dewa Satria mengaku sebagai pendatang baru dalam mengerjakan proyek-proyek milik pemerintah.

“Saya ini ibaratnya pendatang baru dalam hal mengerjakan proyek-proyek seperti ini”, kata Dewa Satria, belum lama ini.

Satria mengakui memberikan 15 persen dari nilai pagu sebagai fee proyek kepada pihak menurutnya sebagai Bupati Parimo.

 

Menurut Satria, setoran diduga sebagai fee proyek itu ia berikan atas adanya arahan langsung dari Bupati Parimo terkait proyek jalan yang pihaknya menangkan.

“Saya ini kan baru, istilahnya masih bau kencur dalam urusan main proyek. Waktu itu ada arahan dari 01 (bupati). Terus terang, kita ada kasih ke sana (bupati), sebesar 15 persen”, kata Dewa Satria, via telepon genggamnya.

Namun, menurut Dewa Satria, uang 15 persen dari nilai pagu proyek ia berikan melalui orang bernama Thomas.

“15 persen itu bukan langsung ke bupati, agar jangan ada salah paham. Uang itu kita berikan melalui orang bupati bernama Thomas. Thomas ini orang berasal dari Jakarta” , katanya.

Namun, kata Dewa Satria, saat ini dirinya sudah tidak melihat keberadaan orang bernama Thomas tersebut.

“Entah dimana sudah batang hidung orang bernama Thomas ini. Sudah tidak ada kelihatan”, katanya. (Ind)

 

BERITA TERKAIT:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest