Sadis, BKSDM Parimo Diduga Sunat SPPD Hingga 50 Persen

PARIMO– Ada sinyalemen praktik sunat fulus pada setiap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Sadis, nilai pemotongan setiap SPPD mencapai 10 hingga 50 persen.

“BKSDM Parimo saat ini sangat sadis. Ada pemotongan sebesar 10 persen pada setiap SPPD. Sebenarnya hal-hal seperti ini sungguh memuakkan”, beber sebuah sumber, secara tertutup, kepada Koran Indigo, Sabtu, (5/1).

Bahkan, di BKSDM Parimo pemotongan SPPD disebutkan mencapai 50 persen diberlakukan pada pegawai honorer.

“Bayangkan ada pegawai honor dikasih SPPD, tapi uang belanja hanya diberikan Rp1 juta. Padahal seharusnya uang harian diterima yang bersangkutan adalah Rp2 juta”, beber sumber yang juga ASN ini.

“Sebenarnya hasil pemotongan SPPD seperti itu dikemanakan. Apa peruntukkannya. Praktik sunat SPPD sebenarnya bukan hal baru, dan bisa saja terjadi bukan hanya di lingkup BKSDM Parimo saja”, bebernya sumber lagi.

Sumber menyebut, bahwa pihak  merupakan ‘biang’ kerap lakukan praktik pemotongan saat ada SPPD di BKSDM Parimo ialah Sekretaris BKSDM, Evi Satriani.

Sekretaris BKSDM Parimo, Evi Satriani (kanan) bersama Sekda Parimo Ardi Kadir (tengah) dan Kepala BKSDM Parimo Ahmad Syaiful (kiri).

 

Namun, Sekretaris BKSDM Parimo, Evi Satriani membantah dugaan praktik penyunatan fulus SPPD itu. Menurut Evi, sebenarnya bukan dipotong, namun sebagian uang SPPD hanya dikumpulkan, untuk biaya lain-lain selama perjalanan.

“Maaf pak Itu tidak benar. Biasanya teman-teman  kalau berangkatnya berdua atau lebih, sebagian uang hariannya dikasih kepada yang bersangkutan,  dan sebagian lagi dikumpul untuk biaya taksi dan uang makan selama perjalanan”, kata Evi Satriani via telepon pintarnya

“Tapi untuk lebih jelasnya, nanti sy coba konfirmasi ke bidangnya”, katanya lagi.

Berdasar himpunan, praktik tengik sunat SPPD memang masih marak terjadi di seantero negeri. Kejaksaan Negeri Tolitoli menetapkan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli, JS, sebagai tersangka terkait perkara Dugaan SPPD tahun 2016 hingga 2018.

Sebelum menetapkan Kadis Transmigrasi berinisial JS sebagai tersangka, 52 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Transmigrasi Tolitoli dipanggil dan diperiksa secara maraton oleh para jaksa.

Modus dilakukan Sang Kadis Transmigrasi JS yakni, setiap ASN yang melakukan kunjungan keluar daerah menggunakan APBD tahun 2016 hingga 2018 melalui anggaran yang melekat pada Distrans Tolitoli dipotong 7 persen.

Fulus hasil pemotongan SPPD, dititipkan melalui bendahara dan selanjutnya fulus-fulus itu diserahkan ke Sang Kadis JS.

Hasil pemeriksaan, para saksi yang mintai keterangan, diduga uang pemotongan SPPD berhasil ‘dimakan’ JS sebesar Rp 217 juta.

Di Provinsi Riau, jaksa menahan 5 tersangka terdiri dari para pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

Tiga orang merupakan bendahara pembantu pengeluaran pada Bapenda Riau, sedang dua tersangka lain terdiri dari Sekretaris dan Kasubag keuangan Bapenda Riau.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menjerat 5 ASN Bapenda, terkait adanya pemotongan SPPD sebesar 10 persen.

(indigo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest