Soal Kisruh Rekrutmen, Bawaslu Parimo Abaikan Somasi

PARIMO – Somasi dilayangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait kisruh tengara pelanggaran recruitment (rekrutmen) Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tak disahuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Ketua Bawaslu Parimo, Muchlis Aswat menyatakan tidak mesti menjawab somasi berdurasi 3×24 jam itu, karena pihaknya meyakini bahwa semua hal terkait rekruitmen Panwascam telah dilakukan sesuai prosedur.

“Tidak mesti (harus menjawab somasi). Karena kami (Bawaslu Parimo) meyakini, bahwa semua (terkait proses rekruitmen Panwascam) sudah sesuai prosedur”, kata Ketua Bawaslu Parimo, Muchlis Aswat, Kamis, (23/1).

Terkait kasak-kusuk dugaan adanya pelanggaran hukum pada perekrutan Panwascam, kata Muchlis, saat ini proses hukumnya tengah berlangsung di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Sehingga dirinya lebih bersikap menunggu hasil dari proses tersebut.

“Sekarang proses hukum (soal laporan dugaan pelanggaran hukum pada rerutmen Panwascam Parimo) sementara berlangsung (di DKPP), makanya kita tunggu saja hasilnya”, kata Muchlis, via aplikasi telepon pintarnya.

Muchlis Aswat juga mengaku sedang kurang sehat, sehingga belum dapat memberikan tanggapan lebih detail terkait hal rekrutmen Panwas disinyalir kangkangi hukum tersebut.

“Saya masih minta izin belum sempat ke kantor (Bawaslu Parimo), karena lagi kurang sehat. Supaya pjelasanya runut, besok siang saja kita wawancara di kantor, agar lebih enak diskusinya”, kata Muchlis.

Sebelumnya, LBH Parimo melayangkan legal notice atau somation letter atau somasi kepada Bawaslu. Dalam hal itu, LBH Parimo bertindak selaku kuasa hukum kliennya, terdiri dari tiga orang kandidat rekrutmen Panwascam dalam hajatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020 ini. Dalam somasi, disebutkan bahwa proses rekrutmen Panwascam sarat kepentingan dan ‘meludahi’ aturan hukum.

Beberapa poin tertera dalam surat itu, diantaranya didapati ada beberapa kandidat yang disinyalir tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi, namun tetap dinyatakan lolos administrasi hingga tes CAT dan wawancara.

Bawaslu juga disebut telah bersikap tidak terbuka dalam melakukan penilaian ujian CAT. Sehingga terkesan, semua hal dilakukan sebagai formalitas semata.

Bawaslu dinyatakan disinyalir telah melanggar ketentuan soal keterbukaan informasi publik, khususnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 (pasal 3 dan 4), sehingga mengakibatkan tiga klien LBH Parimo menderita kerugian secara hukum, moril maupun materil.

 

MUCHLIS ASWAT DAN ‘DERA’ PERSOALAN REKRUTMEN

Bukan kali ini saja Muhlis Aswat, selaku nahkoda Bawaslu didera ‘persoalan’ terkait rekrutmen Panwascam. Pada sekitar Oktiber 2017, Sang Ketua Bawaslu Muchlis, pernah terlibat dalam soal sinyalemen gratifikasi pada seleksi Panwascam.

Bahkan, kasak-kusuk soal adanya permintaan sejumlah fulus dengan alasan untuk membeli kepiting dan ikan batu beredar luas dalam sebuah rekaman telepon.

Dalam rekaman beredar secara luas itu, terdengar sebuah percakapan antara seorang laki-laki yang diduga merupakan teman dekat Ketua Bawaslu Muhlis Aswat, dengan seorang perempuan yang mempertanyakan dana sebesar Rp500ribu yang harus dikumpul di semua wilayah kecamatan tersebar di Parimo.

Bahkan, persoalan fulus ‘receh’ dengan alasan untuk membeli kepiting dan ikan laut diduga bernuansa gratifikasi itu harus berakhir pada putusan sidang Nomor 122/DKPP-PKE-VII/2018 DKPP.  (gwd/indigonews)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest