Bashori Berani ‘Nikmati’ Fulus Bencana

PARIMO – Bekas Kepala Sekolah (Kepsek) sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres 3 Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Bashori, dengan jujur akui nikmati fee dari proyek rehabilitasi bangunan sekolah senilai Rp1,2 miliar, berbiaya dana pasca bencana. Betapa ‘beraninya’ Bashori, sebab, melakukan korupsi pada situasi bencana, bisa kena  hukuman mati.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengingatkan bahwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana dapat diancam dengan hukuman mati.

Firli Bahuri

“Apalagi di saat sekarang, kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” ujar Firli melalui keterangan tertulis, seperti dilansir CNNIndonesia belum lama ini.

Bashori

Kepsek Bashori mengakui mendapatkan 5 persen fee dari Rp1,2 miliar fulus proyek rehabilitasi SDN Inpres 3 Palasa ia kepalai. Menurut Bashori, fulus 5 persen itu digunakan bagi keperluan pengurusan proyek pasca-bencana mengucur ke sekolahnya.

“Ada memang (diberikan 5 persen fee proyek). Kan urusan (proyek rehabilitasi) bukan cuma satu dua kali. Jelas ada (terima fee 5 persen), tidak mungkin tidak ada”, kata Kepsek Bashori, kepada Koran Indigo, via telepon genggamnya, Kamis, (23/4).

Bashori menuturkan, fulus 5 persen fee yang mengalir ke dirinya ia pergunakan untuk keperluan kepengurusan proyek APBN pasca-bencana tersebut.

Bashori, walau mengaku dikasih fee sebesar 5 persen, namun menyangkal bahwa proyek swakelola tersebut dikerjakan oleh pengusaha lokal Parimo.

“Proyek itu saya kerjakan sendiri. Barang dan materialnya kita ambil ke pengusaha lokal”, katanya.

Sedangkan soal sinyalemen ada aliran fee sebesar 10 persen ke pihak lain, Bashori menyatakan tidak tahu-menahu.

Sementara itu, kepala bidang pendidikan dasar (Kabiddikdas) Disdikbud Parimo, Ince Pina belum mau menanggapi praktik dugaan kongkalikong dan amburadul proyek rehabilitasi sekolah terletak di Desa Ogoansam tersebut.

Persoalan ‘makan’ fulus proyek rehabilitasi sekolah berlabel dana pasca bencana juga pernah terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota DPRD Kota Mataram, bernama Muhir ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi sekolah rusak akibat gempa bumi.

Muhir, yang juga dikenal sebagai pengurus Partai Golkar di Mataram, ditangkap jaksa. Penyidik kejaksaan menyita uang sebesar Rp30 juta dan mobil Honda HRV dalam penindakan tersebut.

Muhir diduga meminta “balas jasa” dari pejabat Dinas Pendidikan Mataram dan kontraktor. Ia mengklaim berjasa karena menjamin anggaran Rp4,2 miliar untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP masuk dalam APBD Perubahan tahun 2018.

Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan pasal 12e UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya.

Kepala Dinas Pendidikan Mataram, Sudenom, dan seorang kontraktor berinisial CT, turut ditangkap bersama Muhir.

(Fdl/indigo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest