FM3KP Minta Jaksa Awasi Rp23 Miliar Dana Covid-19

Fadli Arifin Aziz

PARIGI– Forum Mahasiswa dan Masyarakat Miskin Kota Parigi (FM3KP) minta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) lakukan pengawasan kelola dana Covid-19 senilai Rp23 Miliar. Ketua FM3KP, Fadli Arifin Aziz mengatakan penggunaan anggaran dari pergeseran APBD tersebut perlu mendapatkan pengawasan dan pengawalan khusus, agar terhindar dari penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

“Terkait penanggulangan Covid-19, harus menjadi perhatian kita bersama. Penggunaan anggaran dari pergeseran APBD senilai Rp23 miliar tersebut, perlu mendapatkan pengawasan dan pengawalan khusus. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran,” kata Fadli Arifin Aziz, kepada koranindigo.com, Senin, (6/4).

Menurut Fadli, dalam hal pengawasan anggaran, pihak Kejari Parimo merupakan lembaga paling berwenang dalam mengawasi dana diperuntukan bagi penanganan pandemik corona itu.

“Atas dasar tersebut, maka FM3KP secara resmi meminta kepada pihak Kejari Parimo agar melakukan pengawasan dan pengawalan. Untuk mencegah hal-hal tak diinginkan, kami menganggap sangat perlu adanya tim pengawasan anggaran Covid-19 dibentuk oleh Kejaksaan”, ujarnya.

Kehadiran tim pengawasan khusus ini kata Fadli, akan fokus pada pendampingan dan pengawasan tata kelola dan penggunaan anggaran dana Covid-19 oleh Pemda Parimo. Pengawasan, kata Fadli, juga dilakukan secara bersama dan terbuka melibatkan semua elemen.

“Tim pengawasan khusus dana Covid-19 Parimo ini akan fokus pada pendampingan tata kelola dan penggunaan anggaran dana Covid-19 oleh Pemda Parimo. Pengawasan ini juga harus dilakukan secara bersama dan terbuka melibatkan semua elemen dan unsur”, katanya.

 

Agus Setiadi,SH

AGUS SETIADI: TIDAK DIMINTA SECARA RESMI PUN JAKSA AKAN TETAP AWASI
Sementara itu, Kepala Kejari Parimo Agus Setiadi menyatakan pihaknya akan mengawal kelola dana Covid-19 Parimo, dan akan menjalankan fungsi pengawasannya dalam penggunaan Rp23 miliar tersebut. Walau, kata Agus Setiadi, Pemda Parimo belum mengajukan permintaan resmi terkait pendampingan gelontor dana Covid-19 kepada pihak Kejaksaan.

“Pada dasarnya kami Kejari Parimo siap mendampingi Pemda Parimo dalam relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ketika diminta. Akan tetapi jika tidak diminta pun, maka fungsi kami dalam pengawasan anggaran tetap akan berjalan seperti biasanya”, tegas Agus Setiadi, via telepon selulernya.

Agus Setiadi juga berharap, dalam relokasi anggaran dilakukan Pemda, dapat dilakukan secara baik dan tepat sasaran dalam penanganan Covid-19 di Parimo.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan DPRD Kabupaten Parimo, pimpinan fraksi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) disepakati alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Parimo sebesar Rp 23 Miliar lebih.

Sekedar informasi, karena kondisi negara saat ini dalam bencana nasional, maka jika terjadi penyimpangan penggunaan dana kekhususan seperti dana penanggulangan covid-19, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 2 ayat 3 UU no 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana mati. (fdl-indigo)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest