Korupsi Fulus Bencana dan Ancaman Hukuman Mati

WALAU ancaman hukuman mati, namun praktik korupsi fulus bencana tetap marak terjadi. Di Parimo, seorang Kepala Sekolah (Kepsek) dengan gamblang mengakui menikmati 5 persen fee dari proyek rehabilitasi sekolah berbiaya dana pasca bencana. Diperlukan penanganan sistematis dari pemerintah dan penegak hukum dalam memberangus hal terkait ‘permainan’ fulus bencana.

Oleh : GW Djarod (Koran Indigo)

Negara kita kerap diterjang bencana. Pada 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan telah terjadi

2.426 peristiwa bencana. Korban meninggal dunia mencapai 4.231 jiwa, dan 9,9 juta orang terpapar dampak bencana dan harus mengungsi. Sementara, sebanyak 374.023 unit rumah, 1.928 fasilitas pendidikan, 1.120 fasilitas ibadah serta 110 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

Pada 2018, pemerintah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp 7 triliun, dan pada 2019, anggaran dinaikkan hingga dua kali lipat yaitu Rp15 triliun.

Himpunan informasi menyebut, dana penanganan bencana 10 tahun terakhir, kerap disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan, mulai dari oknum pejabat pemerintah, legislatif, hingga pihak swasta yang mendapatkan tender proyek penanganan bencana.

Belum lepas dari ingatan kita, lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan sejumlah pejabat pemerintah dan swasta terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah terdampak bencana gempa-tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, pada Oktober 2019 lalu, Kejaksaan Negeri Mataram menangkap seorang anggota DPRD Kota Mataram yang memeras pejabat pemerintah terkait proyek dana renovasi gedung pendidikan yang terdampak bencana gempa Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dan, paling terbaru adalah kejadian operasi tangkap tangan dilakukan polisi terhadap seorang oknum pegawai Kementerian Agama yang melakukan pungutan liar (pungli) dana renovasi masjid yang terdampak gempa NTB.

Selain itu, ada korupsi dana tanah longsor Majalengka pada 2014, ada korupsi peta bencana Sumatra Utara, ada korupsi shelter tsunami di Banten pada 2012, korupsi dana rekonstruksi dampak erupsi Merapi di Magelang pada 2012, korupsi dana penanganan puting beliung di Serang pada 2012, pembobolan dana bencana Mojokerto pada 2013, korupsi logistik bencana Kudus pada 2014.

Kemudian, ada korupsi pembangunan pemecah ombak di Kolaka pada 2012, dan korupsi konferensi penggalangan dana Aceh pascagempa-tsunami pada 2005 silam.

Daftar panjang kasus korupsi fulus bencana  menunjukan bahwa korupsi dana penanganan gempa sangat rawan terjadi. Padahal, ancaman hukuman korupsi dana penanganan bencana sangat berat yaitu hukuman mati.

Di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) disinyalir ada praktik ‘memainkan’ dana pasca bencana bagi rehabilitasi fasilitas pendidikan.
Puluhan proyek rehabilitasi bangunan sekolah di Parimo diduga kuat telah ‘dimainkan’.

Proyek rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres 3 Palasa, Kecamatan Palasa, Parimo senilai Rp1,2 miliar ditengarai sarat korupsi. Praktik baku bagi fee, main spesifikasi hingga kongkalikong, disinyalir mewarnai hajatan itu. Bahkan kepala sekolah (kepsek) SDN Inpres 3 Palasa, Bashori, mengakui ikut ‘menikmati’ 5 persen fee dari kegiatan dibiayai fulus bencana tersebut.

Bashori mengaku dirinya mendapat 5 persen dari Rp1,2 miliar fulus proyek rehabilitasi SDN Inpres 3 Palasa, yang ia kepalai.

Menurut Bashori, fulus 5 persen itu ia gunakan bagi keperluan pengurusan proyek pasca-bencana yang mengucur ke sekolahnya.

Bashori menuturkan, bahwa uang 5 persen fee yang mengalir ke dirinya ia pergunakan untuk keperluan kepengurusan proyek APBN pasca-bencana itu.

“Uangnya siapa kita mau pakai ke sana ke mari (mengurus proyek)”, tuturnya.

Bashori, walau mengaku dikasih fee sebesar 5 persen, namun menyangkal bahwa proyek swakelola tersebut dikerjakan oleh pengusaha lokal Parimo.

Sedangkan soal sinyalemen ada aliran fee sebesar 10 persen ke pihak lain, Bashori menyatakan tidak tahu-menahu.

Sementara itu, kepala bidang pendidikan dasar (Kabiddikdas) Disdikbud Parimo, Ince Pina belum mau menanggapi praktik dugaan kongkalikong dan amburadul proyek rehabilitasi sekolah itu.

Anto Hi Djen, pengusaha lokal Parimo disebut-sebut sebagai pihak ‘memborong’ semua pekerjaan rehabilitasi mengucur di Kecamatan Palasa tersebut.

Sumber resmi media ini menyebut, bahkan, dalam memuluskan niat ‘menguasai’ proyek-proyek, Anto Hi Djen disebut melakukan tekanan kepada Kepsek yang sekolahnya kebagian kucuran dana.

Kata sumber, sang pengusaha, dalam melakukan penekanan terhadap Kepsek, membawa-bawa nama Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu. Anto Hi Djen disebut-sebut ‘memborong’ proyek rehabilitasi kategori berat pada tiga sekolah sekaligus di Kecamatan Palasa. Tiga sekolah itu adalah SD Inpres 3 Palasa, SDN 3 Palasa dan SD Inpres 3 Ulatan.

Namun, pengusaha Anto Hi Djen membantah semua tudingan mengarah kepada dirinya itu. Pengusaha Anto, menyatakan dirinya hanya bersifat sebagai penyedia bahan kebutuhan pada proyek rehab tersebut.

Anto Hi Djen juga membantah telah membawa-bawa nama bupati dalam upayanya memonopoli paket-paket di Palasa.

Walau ganjaran bagi pelaku korupsi dana bencana sangat berat, namun praktik-praktik semacam itu masih tetap saja terjadi. Para pelaku, seakan ‘kebal hukum’ dan tidak tersentuh dalam melakukan hal tersebut.

Pasal 2 UU Tipikor Ayat 1 menyebutkan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian, ayat 2 menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan//. Dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), diterangkan bahwa “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Mungkin sangat diperlukan regulasi dari pemerintah maupun penegak hukum yang sistemis untuk pencegahan dana penanganan bencana.

Misalnya, pengawasan dari penegak hukum terhadap pencairan dana penanganan bencana maupun sistem online dan terbuka untuk tender perusahaan yang mendapatkan tugas membangun infrastruktur di daerah bencana.

Atau, menghilangkan sama sekali ‘tradisi’ pemberian commitment fee maupun pungli dalam pengadaan sebuah proyek khususnya untuk proyek penanganan bencana.

Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan
dapat membuat terobosan untuk melakukan tindak hukum maksimal kepada para pelaku korupsi fulus bencana.

Tujuannya, untuk memunculkan efek jera kepada para pemangku kepentingan terkait penanganan bencana agar bencana tidak dikorupsi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest