Dilematis Persoalan Masyarakat Lingkar Tambang

PENAMBANGAN memang  sebuah persoalan. Namun, dibalik aktifitas tambang ilegal, banyak faktor  perlu dipikirkan, dan harus menjadi bahan pertimbangan. Dilematis, sebab jika pertambangan ilegal itu ditutup begitu saja, pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) jelas dihadapkan dengan persoalan pengangguran dan aksi protes massa lingkar tambang yang bisa menimbulkan gejolak sosial.

Sedikit memberi gambaran tentang kegamangan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertambangan ilegal. Berikut wawancara koranindigo dengan Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.

Pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, apa yang menjadi kendala dalam menertibkan pertambangan emas ilegal?

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi, ketika masih ada dinas pertambangan di kabupaten juga melakukan koordinasi.

Dalam perjalanannya ternyata itu (tambang emas) semakin berkembang. Kalau dulu mungkin orang perorang dan sekarang sudah menjadi massal, jumlah penambang sudah ratusan bahkan ribuan.

Hal itu pula yang menjadi kendala yang tentu tidak mudah (ditertibkan). Untuk itu, tentunya kalau ingin ditertibkan bisa dengan tidak boleh menambang ilegal atau dilegalkan dan dibuatkan IPR dengan membentuk satu wadah hukum, koperasi atau badan usaha milik daerah atau apapun namanya. Mereka dilibatkan di sana, dilegalkan dan mengikuti prosedur serta ketentuan yang ada.

Kenapa tidak langsung ditertibkan saja?

Penertiban, bukan hal seperti membalikkan telapak tangan. Aktifitas seperti itu sudah terlanjur berjalan, ada ribuan rakyat yang terlanjur menggantungkan hidupnya pada tambang.

Penambangan ilegal memang, bagaikan buah simalakama. Jika dibiarkan akan menimbulkan riak dan gejolak. Namun, jika dihentikan begitu saja, jelas akan timbulkan persoalan lain, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakt berada di sekitar areal pertambangan. Jelas harus tepat dan bijak dalam menyikapinya.

Serumit apa terkait hal tambang-tambang ini?

Persoalan yang perlu dipahami, sebuah areal tambang bukan hanya tempat mencari keuntungan pemilik lobang tambang itu saja.

Tetapi, bisa tempat menyambung hidup bagi ratusan Kepala Keluarga dan masyarakat lainnya.

Masyarakat ini berasal darimana saja?

Masyarakat mengais rezeki sangat banyak jumlahnya pada satu areal pertambangan dengan cara mendulang emas yang materialnya diambil dari tanah tebing-tebing tambang.Pendulang emas berdatangan dari berbagai daerah sekitarnya.

Bahkan ada yang datang dari berbagai kabupaten atau kota atau provinsi tetangga lainnya. Jadi, jika satu areal tambang ditutup, bisa ratusan, bahkan ribuan orang bisa kehilangan mata pencaharian.

Memang rumit masalahnya. Namun tentu harus ada solusi. Dalam hal ini, semua pihak dan pemerintah harus hadir.

Terus?

Karenanya, pemerintah ke depan, gubenur baru perlu mencari solusi. Yang jelas kalau pun ini dibenarkan, bisa sesuai aturan. Kita bisa memberi edukasi kepada masyarakat agar diterapkan teknik menambang yang benar, sebagai contoh teknik tambang semprot, itu bisa diarahkan dengan benar, pengaruh lingkungan bisa dijaga, disiapkan amdal untuk mereka, ditata dengan baik, ya kenapa tidak.

Saya melihat seperti ini, yang namanya Peti (pertambangan ilegal), tidak di Parigi Moutong saja, tapi di seluruh Indonesia bahkan dunia, rumit untuk ditangani (apalagi) karena sudah menjadi massal. Pemerintah juga harus melihat agar tidak muncul persoalan lain nantinya.

Apa sumber nafkah yang paling mungkin melihat kondisi wilayah di sana untuk menggantikan aktivitas penambangan?

Mungkin di situ ada lahan pertanian dan perkebunan, masyarakat harus diberikan bantuan agar lebih produktif, diarahkan ke sana. Pemerintah tidak boleh tutup mata, jika tambang ditutup.

Tapi kalau mereka juga bertahan di situ tidak mau yang lain, pemerintah dapat melegalkan secara ketentuan teknis segala macam, sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan.

Makanya saat ini kami (DPRD Parigi Moutong) sedang memperjuangkan legalitas tambang-tambang di Parimo. Dilematis, ada ribuan masyarakat sudah menggantungkan hidupnya pada hal tersebut. Ini masalah perut. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) jelas dihadapkan pada pilihan yang sulit.

Jika tidak dibuat legal pun, area-area yang sekarang berjalan (aktifitas tambangnya) tetap akan diserbu oleh masyarakat. Saya lebih ke arah itu. Ini soal perut. Soal ribuan masyarakat.

Terkait persoalan tambang, apakah APH sudah menjalankan fungsinya?

Seperti saya utarakan tadi. Persoalan tambang ilegal diberbagai belahan dunia memang masalah rumit.
Di Indonesia, ada 8000 an tambang ilegal, dan memang tidak mudah mengurusi hal semacam itu.

Aparat Penegak Hukum (APH) bukannya tidak tegas atau kurang bergerak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Namun, APH juga dilematis, karena APH juga melihat dari berbagai sudut pandang terkait keberadaan tambang-tambang ilegal. APH dihadapkan dengan urusan perut masyarakat.

Saat ini ada tujuh ruang bagi Izin Penambangan Rakyat (IPR) diajukan di Parimo. IPR salahsatu solusi bagi keberadaan tambang-tambang emas di Parimo.

Jika misalnya saat ini ditutup itu tambang, apakah kita bisa dengan mudah mencarikan lapangan pekejaan pengganti bagi masyarakat yang mencari nafkah itu?

Saat ini ada sekitar tujuh ruang (berdasarkan zonasi WPR) di Parimo diajukan diantaranya IPR tambang Desa Kayuboko, Torono, Lemusa dan Salubanga.

Saya bukannya sedang membela keberadaan tambang ilegal. Kami (DPRD) memperjuangkan agar tambang-tambang yang ada bisa mempunyai IPR, dan agar bisa menjdi legal, sehingga ada PAD untuk daerah. Saya pikir, itu solusi terbaik saat ini terkait kisruh keberadaan tambang-tambang di Parimo.  (gwd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest