Ini Kata Ketua DPRD Soal Tambang di Parimo

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto Tongani (SBT)  mengatakan diperlukan sikap bijak dan tindakan tepat menyikapi hal terkait aktifitas tambang yang ada saat ini.

“Saya selaku pribadi dan Ketua DPRD Parimo paling keras terkait keberadaan tambang ilegal. Namun, persoalan tambang seperti yang ada saat ini di Kayuboko dan beberapa wilayah lainnya, adalah bagai buah simalakama. Kita harus bijak dalam menyikapi dan tepat dalam bertindak, agar tercipta sebuah solusi yang baik bagi semua pihak”, kata SBT, kepada Koran Indigo, baru-baru ini.

“Jika dibiarkan beroperasi secara ilegal, tambang-tambang itu jelas merupakan sebuah persoalan. Namun, jika tambang-tambang ditutup begitu saja tanpa ada solusi, juga jelas akan menimbulkan persoalan”, katanya lagi.

Menurut Sayutin Budianto, persoalan yang perlu dipahami, bahwa areal tambang bukan hanya tempat untuk mengais keuntungan para juragan dan pemilik lubang-lubang tambang itu.

Sayutin Budianto Tongani

Tetapi, keberadaan tambang merupakan tempat menggantungkan hidup ratusan, bahkan ribuan Kepala Keluarga serta masyarakat lainnya.

“Dengan adanya tambang, masyarakat bisa mengais rezeki. Para pendulang berdatangan dari berbagai daerah sekitarnya. Anak-anak mereka bisa makan. Cobalah sekali-kali amati ada berapa, dan siapa-siapa yang bisa sedikit hidup di tambang-tambang itu”, katanya.

“Banyak sekali faktor-faktor yang harus kita sikapi dengan seksama. Saya paling keras terhadap tambang ilegal. Namun, kita harus memilih mana, tetap berkeras ria, lantang atau diam saja demi rakyat yang lapar”, jelas kata politisi Partai Nasdem itu.

Di Indonesia, ada 8000 an tambang ilegal, dan memang tidak mudah mengurusi hal semacam itu.

Terkait Tambang liar, sebut Sayutin, Aparat Penegak Hukum (APH) bukannya tidak tegas atau kurang gerak. Namun, APH juga dilematis, karena APH juga melihat dari berbagai sudut pandang terkait keberadaan tambang-tambang ilegal.

Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto Tongani mengatakan, saat ini ada tujuh ruang bagi Izin Penambangan Rakyat (IPR) diajukan di Parimo. IPR, kata Sayutin, merupakan salahsatu solusi bagi keberadaan tambang-tambang emas di Parimo.

“Ada sekitar tujuh ruang (berdasarkan zonasi WPR) di Parimo saat ini diajukan diantaranya IPR tambang Desa Kayuboko, Torono, Lemusa dan Salubanga”, jelasnya.

“Saya bukannya sedang membela keberadaan tambang ilegal. Kami (DPRD) memperjuangkan agar tambang-tambang yang ada bisa mempunyai IPR, dan agar bisa menjdi legal, sehingga ada PAD untuk daerah. Saya pikir, itu solusi terbaik saat ini terkait kisruh keberadaan tambang-tambang di Parimo”, pungkasnya. (gwd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest