Ini Kualifikasi Kasus Pemalsuan Ijazah

MENURUT salah satu praktisi hukum, Masdari Tasmin, kasus pemalsuan Ijazah, dalam KUHP pasal 263 judulnya tindak pidana pemalsuan surat, kualifikasinya adalah kejahatan, tindak pidana biasa dan kesengajaan atau dolus.

“Pasal 263 ini merupakan tindak pidana umum, jadi kewenangannya yang pro justicia adalah kewenangan polri. Pasal 263 ayat 1 berbunyi barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat,” kata Masdari.

Kalau membuat surat palsu artinya suratnya fiktif, kalau itu terjadi tidak perlu suratnya dikirim ke Laboratorium Kriminal (Labkrim). Sedangkan jika memalsukan surat, itu suratnya betul ada namun tandatangannya dipalsu.

Kasus seperti pemalsuan ijazah, kata Masdari, dapat masuk dua kualifikasi delik umum bisa juga delik aduan.

“Tidak perlu menunggu pelaporan jika mana ini menyangkut kepentingan umum. jadi tunggu pak rektor dan kepolisian, apa ini menyangkut kepentingan umum atau tidak? kalau delik aduan hanya person saja, jadi menunggu pengaduan,” kata pengacara senior Kalimantan Selatan itu.

Disinggung soal pengaturan di pasal 266 (akta otentik), menurut Masdari tidak masuk.

“226 KUHP itu si pelaku menyuruh orang membuat memalsukan akta otentik, jadi si pelaku menyuruh untuk membuat surat palsu, semisal pemalsuan BPKB atau STNK. Menurut saya kasus ini tidak masuk dalam ini,” katanya.

Sebelumnya, media ini melansir soal dugaan pemalsuan ijazah menjerat Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) asal Partai Perindo, Wayan Murtama.

Kasus dugaan pemalsuan ijazah mendera Wayan Murtama, kini tengah ditangani oleh Reskrim Polda Sulteng. (indigo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest