Jika Terbukti, Murtama Terancam 6 Tahun Bui

ANGGOTA DPRD  Parigi Moutong (Parimo), Wayan Murtama sedang terseret perkara dugaan pemalsuan ijazah. Jika terbukti, maka politisi asal Partai Perindo ini bisa kena ancaman hingga 6 tahun bui, serta denda senilai ratusan juta.

Menggunakan ijazah palsu, termasuk dalam pidana pemalsuan surat, diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman selama-lamanya enam tahun.

Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dilansir dari Hukumonline, pembahasan lebih jauh mengenai pemalsuan ijazah ini, menurut R Soesilo hal diartikan dengan surat dalam pasal tersebut ialah, segala jenis surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, mau pun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Selain itu, surat dikatakan palsu jika:

  • Dapatmenerbitkan suatu hak, contohnya ijazah, karcis, surat andil, dan lain-lain.
  • Dapat menerbitan suatu perjanjian, seperti surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya.
  • Dapat memberikan suatu pembebasan utang, misalnya kuitansi atau surat semacam itu; atau
  • Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, contohnya akte kelahiran, buku rekening bank, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi.

Surat palsu, menurut R Soesilo, harus mengakibatkan kerugian yang bukan hanya mencakup materiil, melainkan juga kerugian di masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya.

Selain itu pelaku yang terbukti memalsukan surat (ayat 1) dan sengaja menggunakan surat palsu (ayat 2) akan dihukum.

Hal dimaksud sengaja di sini adalah bahwa orang menggunakan surat tersebut, harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Mengenai tahu atau tidaknya si pemohon, harus dibuktikan oleh penyidik dalam persidangan.

Perihal ijazah, secara khusus, di luar KUHP ada peraturannya tersendiri yaitu Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 69 mengatur bahwa, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan atau vokasi yang terbukti palsu dipidana, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana paling banyak Rp500 juta (lima ratus juta rupiah).  (Indigo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest