Massif Pertambangan Ilegal, Pemerintah Alami Kerugian Ganda

“Hambatan yang perlu diminimalisasi adalah dengan peningkatan peran unsur Polri dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil). Perlu didukung (informasi) di mana lokasi tambang (ilegal)”

Brigjen Pol I Ketut Argawa
Karo Renim Itwasum Mabes Polri

 

“Kalau sudah aparat di daerah tidak mau tahu, pura-pura tidak tahu, KPK harus diturunkan.  Kita tahu tambang ilegal itu di mana saja. Tempatnya tahu. Tambang apa saja, pelakunya tahu. Pertanyaannya, mengapa kita tak berbuat sesuatu?”

Jenderal(Purn) TNI Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden

 

ANGGOTA Ombudsman RI  La Ode Ida, mengungkap secara blak-blakan hasil pertemuannya dengan berbagai pihak sehubungan laporan investigasi terkait maraknya tambang ilegal di seantero negeri. Massifnya aktifitas tersebut, negara disebut mengalami kerugian ganda.

Pada 22 Juli 2020, La Ode Ida mengunggah sebuah video di akun Youtube pribadinya yang berjudul Jenderal Meoldoko dan KLHK Blak-blakan Terkait Pelaku Tambang Ilegal.

Dalam pembuka video, La Ode Ida menyoroti praktik pertambangan ilegal yang semakin massif.

“Pemerintah daerah sepertinya hanya menonton. Para penegak hukum, khususnya aparat kepolisian yang hadir sampai di desa, terus membiarkan,” kritik La Ode Ida.

La Ode Ida

Ia kemudian mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kerugian negara akibat penambangan ilegal di Indonesia.Total kerugian untuk pertambangan ilegal jenis batu bara saja sudah mencapai Rp 40 triliun per tahun.

Nilai itu belum termasuk kerugian lingkungan karena aktivitas pertambangan ilegal tidak memiliki tanggung jawab mereklamasi lahan.

Masalah yang muncul kemudian ketika lahan bekas tambang ilegal itu direklamasi, uang negara yang akan dipakai.

La Ode juga menyinggung nyawa yang hilang di area tambang ilegal atau bekas galian tambang.

“Niscaya, pemerintah mengalami kerugian ganda,” ucapnya.

La Ode Ida juga menyebutkan bahwa dari hasil investigasi Ombudsman RI mengenai dugaan aparat penegak hukum bermain di tambang ilegal. Kondisi ini diperparah tidak adanya pengawasan yang terintegrasi.

“Bahkan di antara aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan, konon saling mengintai,” bebernya.

La Ode Ida mencontohkan kejadian yang memperkuat dugaan tersebut. Di sebuah daerah di Sulawesi Tenggara, suatu ketika aparat penegak hukum dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK, mendatangi lokasi tambang ilegal.

Tidak ditemukan aktivitas terlarang tersebut. Namun, setelah petugas pulang ke Jakarta, aktivitas tambang ilegal kembali beroperasi.

“Ini artinya, ada spionase khusus dari pihak tambang ilegal. Siapa dia? Kita sudah bisa bayangkan oknum itu,” ujar La Ode Ida, dikutip dari kaltimkece.

 

KEMUDIAN, konferensi  jarak jauh diadakan Ombudsman RI diikuti Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko; Direktur Jenderal Penegakan Hukum, KLHK, Rasio Ridho Sani; serta Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Itwasum Mabes Polri, Brigadir Jenderal Pol I Ketut Argawa, secara umum, setuju dengan hasil investigasi Ombudsman RI.

“Saya pikir, kita semua sudah tahu kondisi di lapangan. Tapi sebagian besar dari kita pura-pura tidak tahu. Itu masalah besar kita sebenarnya,” ucap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, kerja sama lintas instansi yang melibatkan KPK perlu dihidupkan lagi. Pada 2015, TNI bersama Polri, kejaksaan, 29 kementerian, dan 12 provinsi, menandatangani nota kesepahaman di hadapan Presiden Jokowi. Wujudnya adalah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNPSDA).

“Kalau sudah aparat di daerah tidak mau tahu, pura-pura tidak tahu, KPK harus diturunkan. Kerusakannya (pertambangan ilegal) luar biasa. Kerusakan lingkungan hingga pendapatan negara. (Keuntungannya) hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu,” tegas Moeldoko.

“Kita tahu tambang ilegal itu di mana saja. Tempatnya tahu. Tambang apa saja, pelakunya tahu. Pertanyaannya, mengapa kita tak berbuat sesuatu?” sambung Moeldoko.

Rasio Ridho Sani

Dirjen Gakkum, KLHK, Rasio Ridho Sani, setuju dengan pendapat Moeldoko. Roy –panggilan pendek Rasio Ridho Sani– mengatakan, ada banyak instrumen hukum yang bisa dipakai aparat penegak hukum dari pusat sampai daerah. Mulai Undang-Undang Lingkungan Hidup, Kehutanan, hingga UU Mineral dan Batu Bara.

Karo Renim Itwasum Mabes Polri, Brigjen Pol I Ketut Argawa, hadir untuk mewakili Kapolri dalam konferensi tersebut.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah itu menekankan pentingnya keikutsertaan masyarakat sipil dan integrasi institusi penegak hukum dalam memberantas pertambangan ilegal.

Tanpa sinkronisasi dan partisipasi optimal, lanjutnya, upaya penegakan hukum bisa sia-sia.

“Hambatan yang perlu diminimalisasi adalah dengan peningkatan peran unsur Polri dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil). Perlu didukung (informasi) di mana lokasi tambang (ilegal),” tutupnya. (Ind)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest