Menyikapi Simalakama Tambang Ilegal

PENAMBANGAN ilegal memang hal, bagaikan buah simalakama. Jika dibiarkan akan menimbulkan riak masalah. Namun, jika dihentikan begitu saja, jelas akan timbulkan persoalan lain, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakt berada di sekitar areal pertambangan. Jelas harus tepat dan bijak dalam menyikapinya. 

 

Persoalan yang perlu dipahami, sebuah areal tambang bukan hanya tempat mencari keuntungan pemilik lobang tambang itu saja.

Tetapi, bisa tempat menyambung hidup bagi ratusan Kepala Keluarga(KK) dengan ribuan masyarakat lainnya. Kenapa demikian?

Karena masyarakat bisa mengais rezeki sangat banyak jumlahnya pada satu areal pertambangan dengan cara mendulang emas yang materialnya diambil dari tanah tebing-tebing tambang itu.Pendulang emas tanpa memiliki tambang ini berdatangan dari berbagai daerah sekitarnya.

Bahkan ada yang datang dari berbagai kabupaten atau kota atau provinsi tetangga lainnya. Jadi, jika satu areal tambang ditutup, bisa ratusan, bahkan ribuan orang bisa kehilangan mata pencaharian.

Memang rumit masalahnya. Namun tentu harus ada solusi. Dalam hal ini, semua pihak dan pemerintah harus hadir.

Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah(Pemda) Kabupaten/Kota tempat areal tambang ini berada, tak bisa hanya diam begitu saja melihat kondisi ini.

PEMERINTAH dan DPR sepakat mendelegasikan kewenangan pengelolaan jenis pertambangan kepada Pemerintah Daerah terkait perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan adapun dasar pertimbangan penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat yakni kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang tercermin dalam RUU Cipta Kerja.

Selain itu, adanya penarikan keuangan ke pemerintah Pusat juga terkait pengendalian produksi dan penjualan terutama logam dan batu bara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi serta suplai penghiliran logam.

“Penarikan kewenangan ke pusat untuk komoditas logam dan batu bara lebih efektif, sementara untuk bukan logam, batuan dan IPR dapat didelegasikan ke Pemda,” ujar Arifin Tasrif dalam Sidang Paripurna DPR RI, belum lama ini.

Menurutnya, penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke Pusat tak akan mempengaruhi pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan.

“Kemudian telah disepakati pula penggunaan Nomenklatur Perizinan berupa Perizinan Berusaha dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan birokrasi perizinan secara nasional dengan menggunakan sistem perizinan elektronik/online yang terintegrasi dalam bentuk Online Single Submission (OSS),” kata Arifin.

Kepala Bagian Hukum Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, pemerintah telah memperbarui tata kelola pertambangan rakyat dalam Undang Undang No 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas UU No 4 Tahun 2009.

Salah satu hal yang berbeda adalah jenis komoditas yang bisa ditambang oleh rakyat. Jika di UU No 4/2009 rakyat bisa menambang mineral logam dan batubara, maka di UU Minerba terbaru pertambangan rakyat hanya bisa dilakukan pada komoditas mineral logam saja.

Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan wilayah pertambangan rakyat. Dalam UU No 3/2020, kegiatan pertambangan rakyat bisa dilakukan di wilayah seluas maksimal 100 hektar (Ha) dan paling dalam 100 Ha.

Dahulu, saat UU No 4/2009 masih berlaku, rakyat hanya bisa menambang di wilayah seluas dan sedalam maksimal 25 Ha.
Kementerian ESDM juga membagi dua kategori luas wilayah untuk setiap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di UU No. 3/2020.

IPR dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan paling luas 5 Ha, sedangkan IPR untuk koperasi diberikan dengan wilayah paling luas 10 Ha.

Adapun pada UU Minerba yang lama, IPR dapat diberikan kepada orang perseorangan paling luas 1 Ha, kelompok masyarakat paling luas 5 Ha, dan koperasi paling luas 10 Ha.

Sunindyo memastikan, IPR akan diberikan jika kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan bisa dipenuhi.

IPR juga hanya akan diberikan kepada orang perseorangan atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

“Kami berharap aturan yang baru akan mempermudah aksesibilitas rakyat dalam melakukan kegiatan pertambangan,” ujar dia.

Dia yakin kemudahan izin untuk kegiatan pertambangan rakyat akan mampu menekan jumlah pertambangan ilegal yang beredar di Indonesia.

Perubahan aturan juga dipercaya akan mengangkat derajat pelaku usaha pertambangan rakyat yang selama kerap termarjinalkan.

“Hal-hal terkait pertambangan rakyat yang ada di UU No 3/2020 masih akan dibuat PP (Peraturan Pemerintah) ke depannya,” tandas Sunindyo, seperti dilansir duniatambang.co.id. (ind)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Follow by Email
Facebook
Pinterest