PEMERINTAH menargetkan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara berbasis proyek pada tahun depan mencapai Rp 29 triliun. Pemerintah menargetkan pembiayaan utang mencapai Rp 973,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
“Itu hanya untuk membiayai proyek saja, bukan keseluruhan SBSN yang akan kami terbitkan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN di Balikpapan, Rabu (5/1), seperti dikutip dari katadata.co.id.
Sri Mulyani menjelaskan, penerbitan SBSN secara keseluruhan akan mencapai 25% hingga 30% dari total surat berharga negara (SBN) pada tahun depan. Namun, rencana penerbitan ini bersifat fleksibel atau bergantung pada kondisi pasar.
Ia menekankan, SBSN sangat penting sebagai instrumen untuk membangun berbagai proyek infrastruktur, mulai dari kampus hingga proyek strategis nasional.
Pembangunan proyek infrastruktur tak hanya bisa dilakukan melalui instrumen belanja kementerian/lembaga secara langsung, maupun skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) saja.
“SBSN bahkan digunakan sebagai instrumen APBN untuk membiayai Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang kampusnya sangat megah dan baru saja dibangun ini,” kata dia.
Ke depan, menurut Sri Mulyani, SBSN tak hanya dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah.
Untuk itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 mengenai pembiayaan proyek SBSN. Pemerintah mencatat, penerbitan surat berharga syariah negara sejak 2013 hingga saat ini telah mencapai Rp 175,38 triliun.
Hasil penerbitan surat utang syariah ini digunakan untuk membangun 4.713 proyek pada 11 kementerian/lembaga yang tersebar di 34 provinsi. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Lucku Afirman menjelaskan, tren pembiayaan proyek di kementerian/lembaga melalui SBSN terus meningkat dari tahun ke tahun.
Hal ini, menurut dia, menunjukkan perkembangan dalam pemanfaatan pembiayaan SBSN untuk pembangunan di berbagai bidang, khususnya infrastruktur.
“Sisanya adalah untuk infrastruktur pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial, yang mencapai kurang lebih senilai Rp30 triliun atau 17 persen,” ujar Luky.
Lucky menyebut beberapa proyek strategis telah dihasilkan melalui pembiayaan SBSN, antara lain Kereta Api Trans Sulawesi Pare-Pare – Makassar, Tol Trans Sumatera. Jembatan Youtefa di Papua, Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur.
Selain itu, terdapat beberapa proyek pembangunan bandara, termasuk APT Pranoto di Samarinda hingga madrasah di lingkungan Kementerian Agama yang dibiayai sukuk negara.
Posisi utang pemerintah per akhir November 2021 tembus Rp 6.713,24 triliun, naik 0,38% dari bulan sebelumnya Rp 6.687,28 triliun. Utang pemerintah, sebagian besar dalam bentuk surat berharga negara, termasuk SBSN atau sukuk negara. (ind)
