Beranda Nasional 7 RUU Provinsi di Sulawesi-Kalimantan Dibahas di Rapat Paripurna

7 RUU Provinsi di Sulawesi-Kalimantan Dibahas di Rapat Paripurna

0
RUU Provinsi yang menjadi usulan Komisi II DPR RI terdiri dari RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

TUJUH Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi di Sulawesi dan Kalimantan disetujui untuk dilanjutkan pembahasannya ke rapat paripurna DPR RI.

RUU Provinsi yang menjadi usulan Komisi II DPR RI terdiri dari RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Dalam rapat kerja pembicaraan tingkat I antara Komisi II DPR RI, DPD RI, dan pemerintah, yang digelar di DPR RI, Rabu (9/2) fraksi menyetujui RUU ini untuk dibahas lebih lanjut ke rapat paripurna DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menjelaskan,Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah merumuskan dan menyinkronkan ruang lingkup sistematika dan materi muatan RUU yang terdiri dari 3 bab dengan delapan pasal.
Bab kedua misalnya, menyangkut tentang cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik-karekterisiknya.
Menurut Saan Mustopa, penyesuaian dasar hukum telah disepakati. Demikian juga soal cakupan wilayah dan karakteristik dari provinsi telah disepakati secara bersama sama.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menjelaskan, Komisi II DPR RI memandang perlu provinsi memiliki undang-undang sendiri mengingat daerah memiliki karakteristik masing-masing.

“Masing-masing setiap provinsi memiliki Undang-undang pembentukanya sendiri, tidak digabung dalam satu undang-undang, sebagaiamana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945, “jelasnya, seperti dilansir fajar.

Dia berharap, nantinya Undang-undang itu akan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang efektif di masing masing provinsi.
Dia menambahkan, hasil pembahasan dengan DPR RI, DPD RI, dan pemerintah, disepakati antara lain lingkup sistematika dan materi muatan terdiri dari bab 1 yaitu ketentuan umum yang mengatur tentang defenisi provinsi, tanggal pembentukan atau hari kelahiran, dan dasar hukum pembentukannya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menjelaskan, dalam pembahasan tersebut telah disetujui dan disepakati untuk disampaikan ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi di Sulawesi dan Kalimantan disetujui untuk dilakukan pembahasan di Rapat Paripurna DPR RI.

Tito Karnavian menyampaikan terima kasih karena pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI , panja dan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang telah bekerja keras menyelesaikan draft RUU.

Tak hanya itu, Tito juga mengapresiasi antusiasme fraksi memberikan pandangannya terhadap RUU tersebut.
“Pada prinsipnya pemerintah menghormati menghargai inisiatif DPR RI atas RUU tujuh provinsi ini,”jelasnya, Rabu (9/2).
Menurutnya, dalam pembahasan RUU tentu dalam prosesnya ada dinamika. Dia menjelaskan, pemerintah dan Komisi II DPR RI, dan DPD RI bersepakat menambah dua subtansi dalam RUU tersebut, sehingga disekapati memiliki tiga subtansi, yaitu terkait penyesuaian dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, dan karakteristik daerah. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here