Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemban jabatan terbaru dari Presiden Joko Widodo yaitu sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merupakan anggota kabinet yang paling banyak mengemban jabatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu bersamaan.
Terbaru, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA Nasional). Penunjukan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 yang ditandatangani Jokowi pada Rabu (6/4). Adapun aturan ini menggantikan Perpres Nomor 10 Tahun 2017.
Setidaknya saat ini, ada delapan jabatan yang diemban Luhut secara bersamaan. Berikut daftar jabatan Luhut Binsar Pandaitan yang dihimpun:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut tidak langsung menduduki jabatan ini pada era Jokowi. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan sejak 31 Desember 2014. Dia kemudian menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator Bidang politik Hukum dan Keamanan pada 13 Agustus 2015.
Pada 27 Juli 2016, Luhut menggantikan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman. Jabatan ini diperbaharui pada periode kedua Jokowi menjadi Menteri Kemaritiman dan Investasi.
2. Wakil Ketua KPCPEN
Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sejak Juli 2020. Komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 ini bertujuan untuk menentukan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19.
3. Koordinator PPKM Jawa-Bali
Pada Juni 2021, Luhut kembali ditunjuk sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Kebijakan PPKM ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengurangi aktivitas masyarakat.
4. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional
Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dalam Perpres tersebut, Luhut ditunjukan sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional. Adapun tugas yang diemban Luhut adalah memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Luhut menambah daftar jabatannya sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada 8 September 2021. Jokowi mengangkat Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI melalui Perpres no.15 tahun 2021. Gernas BBI merupakan gerakan untuk memperkuat produk-produk UMKM dalam negeri serta memperluas akses pasar melalui penjualan digital.
6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)
Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.
7. Ketua Komite Cepat Jakarta-Bandung
Luhut ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai Oktober 2021. Penunjukan itu melalui Perpres Nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Melalui jabatan ini, Luhut bertugas menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.
8. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Terbaru, Luhut baru saja ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA Naisonal. Organisasi ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas Dewan SDA Nasional adalah berkoordinasi dalam pengelolaan sumber daya air.
Mereka akan bekerja sama dalam menyusun rancangan penetapan wilayah sungai, merumuskan kebijakan informasi hidrologi hingga hidrogeologi. Selain itu dewan juga akan berkoordinasi dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air.
Dewan SDA Nasional juga akan bersidang paling sedikit satu kali dalam enam bulan. Dalam persidangan, mereka bisa mengundang instansi pemerintah, perguruan tinggi, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Luhut juga pernah mengungkapkan banyaknya permintaan masyarakat Indonesia agar pemilihan umum dapat ditunda hingga 2027.
Meski begitu, hasil dari tiga survei berbeda menunjukkan fakta sebaliknya. Baik survei Indikator, Litbang Kompas, maupun Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan lebih dari 60% masyarakat Indonesia menolak penundaan pemilu. (katadata.co.id)
