KoranIndigo – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan Workshop Pengelolaan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) Kabupaten Parigi Moutong dan Sosialisasi Information Security Awareness (ISA) Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat di Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu 6/2/2024.
Hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, Asisten II Kabupaten Parigi Moutong, Moh Yasir melalui sambutannya mengatakan atas nama pemda Kabupaten Parigi Moutong, sangat menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini, sekaligus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pejabat dari badan siber dan sandi negara yang telah bersedia dan menyempatkan waktu menjadi narasumber pada kegiatan workshop CSIRT dan ISA bagi seluruh perangkat daerah.
“CSIRT merupakan tim atau entitas dalam suatu lembaga yang menyediakan layanan dan dukungan kepada organisasi untuk mencegah, mengelolah dan menanggapi insiden keamanan informasi, tim ini biasanya terdiri dari para spesialis yang bertindak sesuai dengan prosedur dan kebijakan untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap insiden keamanan untuk mengurangi risiko serangan cyber. Workshop ini bertujuan agar CSIRT di Kabupaten Parigi Moutong nantinya dapat meningkatkan dan mengevaluasi kemampuannya dalam penanggulangan dan pemulihan insiden siber”, jelasnya.
Di ketahui, workshop pengelolaan CSIRT itu sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). dalam peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, disebutkan bahwa bagian unsur keamanan yaitu penjaminan keutuhan dan ketersediaan data dan informasi. disinilah peran csirt sebagai penyediaan pemulihan dari insiden keamanan siber.
Lebih lanjut, Kepala Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong, Enang menyampaikan tujuan kegiatan tersebut untuk membangun terjaminnya keamanan dan ketahanan siber yang andal dan profesional mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tanggap insiden siber, serta menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut.
Diwaktu yang sama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulteng diwakili oleh Kepala Bidang Persandian Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah, menyatakan dalam pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik diinstansi pemerintah mengalami berbagai hambatan. Salah satunya adalah aspek tata kelola (management dan govermance).
“Perkembangan teknologi informatika secara global dewasa ini telah membawa perubahan signifikan dan membawa masyarakat dalam suatu peradaban baru yang lebih dikenal dengan istilah e-civilization, Masyarakat semakin mudah dan cenderung dininabobokkan oleh teknologi dalam hal berkomunikasi dan mengakses data, Hal ini dibutuhkan karena tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi dan peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang,” ungkapnya.
Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN saat ini dan kedepannya diarahkan untuk membentuk para pemimpin perubahan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan good and clean governance. Masalah-masalah lain seperti infrastruktur pendukung dan teknologi juga terkait dengan tata kelola karena di dalam tata kelola itu ada aspek perencanaan, manajemen proyek, kebijakan, pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi. Kelemahan dalam kemampuan penatakelolaan yang baik menyebabkan penyelenggaraan sistem elektronik menjadi tidak maksimal dalam arti sesuai sasaran, efektif dan efisien.
Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, perlu ada upaya penyadaran, bagi pengguna fasilitas teknologi, juga masyarakat luas akan pentingnya memahami tindakan-tindakan preventif terkait dengan upaya perlindungan keamanan informasi (Information Security Awareness). Sudah menjadi hal penting untuk diimplementasikan kedalam suatu bentuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan komprehensif, untuk melindungi data yang kita miliki agar kerahasiaan, ketersediaan informasi dapat terjaga dengan baik,” katanya.
Untuk dapat menciptakan good governance atau good corporate secara optimal. Tentu saja sumber daya manusia merupakan obyek utama sebagai penggerak terciptanya mekanisme sistem keamanan informasi, maka perlu upaya-upaya peningkatan kapasitas serta kapabilitas, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar.
“Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi (Information Security Awareness), praktek keamanan informasi yang baik, dan kebijakan terkait untuk membantu mencegah penyalahgunaan dan pengubahan informasi dan komputasi sistem yang sensitif. Mengadopsi perilaku yang melindungi informasi organisasi, keamanan personil, dan keamanan keluarga,” tutupnya.
