Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
HUKUM

Kemenkumham Dorong Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel Melalui Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Tahun 2023

27
×

Kemenkumham Dorong Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel Melalui Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Tahun 2023

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KoranIndigo – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan (Karokeu) Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto pada kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah.

Lebih lanjut Karokeu menyampaikan, bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Example 300x600

“Kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini juga dilakukan dalam rangka menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset negara,” tuturnya di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Selasa (29/01/2024).

Wisnu juga mengharapkan melalui kegiatan ini, Kemenkumham memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi ketidaksesuaian, kesalahan pencatatan, serta permasalahan data laporan keuangan dan BMN.

“Hal ini dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan dan BMN yang andal dan akurat, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” ujar Wisnu.

Selain itu, ia juga menyampaikan agar permasalahan pada laporan keuangan dan BMN yang belum dapat terselesaikan pada saat pelaksanaan pra rekonsiliasi sebelumnya, agar dapat diselesaikan pada kegiatan rekonsiliasi nasional tingkat kantor wilayah.

“Dengan demikian, laporan keuangan Kemenkumham yang dihasilkan menjadi berkualitas serta dapat disampaikan secara tepat waktu kepada Kementerian Keuangan, yaitu sebelum tanggal 29 Februari 2024,” kata Wisnu.

Kemenkumham sendiri telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 14 kali berturut – turut dari tahun 2009 hingga tahun 2022.

“Hal tersebut merupakan hasil dan wujud kerja keras kita semua dalam mendukung pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan keuangan untuk menjadi lebih baik,” ucap Wisnu.

Oleh karena itu, ia mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Kemenkumham, khususnya entitas yang menjadi sampel pemeriksaan agar kooperatif dan informatif dalam menyiapkan semua data dukung dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.

“Sesuai dengan tema kegiatan, bahwa kita harus berkomitmen untuk mengimplementasikan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagai wujud upaya kita dalam mempertahankan opini WTP Kementerian Hukum dan HAM yang ke-15 kali dari BPK RI,” tutup Wisnu. (Hidayah, Dok. Komar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORAN INDIGO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) dilapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI). Informasi diterima www.koranindigo.com, jadwal sidang Perkara 12 dan 46…

HUKUM

PALU | KORAN INDIGO – Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah ( LBH Sulteng) menilai kinerja Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho, perlu di pertanyakan. Direktur LBH Sulteng, Julianer minta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera melakukan evaluasi terhadap…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO – Aksi seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 1306 Kota Palu, bertugas di Pos Komando Rayon Militer ( Koramil)-18/ Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) bakal dilapor ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) XIII/2 Palu. Hal pelaporan tersebut, imbas…

HUKUM

KEPOLISIAN Resor (Polres) Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil meringkus tujuh tahanan yang kabur dari sel tahanan polisi pada Jum’at, 31 Januari 2024, dini hari. VIDEO PENANGKAPAN 6 DARI 7 TAHANAN MELARIKAN DIRI DARI SEL TAHANAN POLRES PARIMO REEL EKSLUSIF…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Penindakan terhadap sinyalemen sekongkol libatkan pejabat dan rekanan pada proyek jalan senilai Rp21 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), masih menjadi potret buram. Para oknum terduga pelaku terlibat rasuah bernilai…

DAERAH

GORONTALO | KORAN INDIGO – Seorang wanita yang diduga mucikari dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Gorontalo ditangkap oleh Tim Resmob Otanaha Direktorat Reserse Kriminal Umum ( Ditreskrimum ) Polda Gorontalo. Menurut Kasubdit IV Renakta, Ditreskrimum, Polda Gorontalo, AKP…

Verified by MonsterInsights