HUKUM

Lapas Parigi Gelar Deklarasi Janji Kinerja 2022

51
×

Lapas Parigi Gelar Deklarasi Janji Kinerja 2022

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

LEMBAGA Pemasyarakatan Kelas III Parigi, melaksanakan deklarasi janji kinerja pencanangan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2022 (24/01/2022)

Bertempat di Aula Lapas Parigi, acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong (Parimo), Muhamad Fahrurozi SH MH, serta seluruh pegawai Lapas Kelas III Parigi.

Pada kesempatan itu, Kepala Lapas Kelas III Parigi, Didik Niryanto, mengungkapkan deklarasi janji kinerja merupakan suatu sarana dalam mengubah komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Lanjut Didik, penandatanganan perjanjian kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja yang berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target agar dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

“Semoga dengan terselenggaranya acara ini menjadikan momentum dalam bekerja yaitu dengan semakin menambah semangat dan disiplin dalam melaksanakan amanah yang telah dibebankan kepada kita semua”, kata Didik Niryanto.

Sementara itu, Kepala Kejari Parimo, Muhamad Fahrurozi SH MH, menyampaikan bahwa Pencanangan pembangunan zona integritas merupakan upaya penting bersama untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik.

“Dengan kegiatan ini semoga Lapas kelas III Parigi dapat meraih predikat WBK dan WBBM, serta semakin meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi demi terwujudnya pelayanan prima”, katanya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antara Kepala Lapas Kelas III Parigi dengan seluruh jajaran pejabat strukrtural internal Lapas kelas III Parigi.

Kegiatan ditutup dengan pembacaan janji kinerja dipimpin oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi, Didik Niryanto, diikuti oleh seluruh peserta yang hadir.

Dalam deklarasi janji kinerja itu, seluruh pegawai diminta untuk menjaga kesehatan sehingga dapat tetap nproduktif, melaksanakan perjanjian kinerja dengan profesional dan akuntabel, serta menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk meminimalisasi risiko. (Humas Lapas Parigi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dipanggil dan kena periksa Jaksa. Ikhwal pemanggilan 10 orang pejabat itu ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng ialah terkait dugaan…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sidik tengara rasuah proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) senilai Rp21 miliar terus bergulir. BERITA TERKAIT: Tak Terjamah, Rasuah di Pelupuk Mata Dugaan Rasuah Proyek Jalan, Digdaya Pejabat-Rekanan…

HUKUM

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah bakal kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut Abdul Mu’ti penjurusan diperlukan guna menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kebijakan baru Mendikdasmen ini mendapat respon…

HUKUM

Hak Jawab Terhadap Pemberitaan Tidak Berimbang di www.koranindigo.com Saya, Sumitro, menyampaikan hak jawab dan keberatan atas pemberitaan yang dimuat oleh media daring www.koranindigo.com pada  Minggu, 13 April 2025, berjudul: “Oknum Bekas Anggota DPRD Parimo Berinisial SMT Atur Tambang Ilegal di Karya Mandiri”…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO –Terkait tiga proyek peningkatan jalan seniliai Rp21 miliar, 3 pejabat teras Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dipanggil dan kena periksa jaksa dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng). “Pihak Kejati Sulteng memang tengah melakukan penyidikan…

HUKUM

JUMLAH pertambangan ilegal saat ini mencapai 2.500 kasus di Indonesia, informasi ini diungkap oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD. Ia mengatakan aktivitas gelap marak terjadi karena adanya dukungan dari pejabat dan aparat hukum. “KPK mengatakan pertambangan Indonesia banyak…

Verified by MonsterInsights