Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
DAERAH

Menteri PPPA: Semua Pihak di Sulteng Harus Penuhi Hak Anak

222
×

Menteri PPPA: Semua Pihak di Sulteng Harus Penuhi Hak Anak

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

SIGI I KORANINDIGO – Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Ayu Bintang Darmawati meminta kepada semua pihak di Sulawesi Tengah agar memenuhi hak anak dalam tumbuh kembang anak.

“Pemenuhan hak anak, ini menjadi tanggung jawab bersama,” kata Ayu Bintang Darmawati, saat berdialog dengan warga penyintas gempa dan likuefaksi Sigi berlangsung di kompleks Huntap Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Jumat, (9/6).

BERITA LAINNYA:
Kekerasan Terhadap Anak Didominasi Kejahatan Seksual
Pemkot Palu Wujudkan Kota Layak Anak
Ribuan Anak SMA di Sulteng Putus Sekolah, 647 Asal Parimo
Kakanwil Kemenkumham Sulteng Penuhi Hak Anak LPKA Palu

Ayu Bintang mengemukakan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang dan pemerintah, melainkan semua komponen dan elemen masyarakat.

Hak anak di antaranya meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan perlindungan dan hak partisipasi, harus dijunjung tinggi oleh semua pihak.

“Kita semua harus hadir untuk memenuhi hak – hak anak,” ujarnya.

Ayu Bintang mengatakan bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak, Kementerian PPPA sangat intens berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/badan/lembaga terkait di tingkat pusat.

Dalam konteks pemenuhan hak anak, khususnya hak anak penyintas gempa dan likuefaksi yang berada di Huntap Pombewe, ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait untuk menyiapkan sarana dan infrastruktur di Huntap Pombewe.

Menteri PPPA Ayu Bintang Darmawati foto bersama dengan warga penyintas gempa dan liluefaksi Sigi, berlangsung di lokasi Huntap Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Jumat (9/6).

Salah satu sarana dan infrastruktur itu adalah mengenai pembangunan ruang bermain ramah anak.

“Kami janjikan bahwa ketika kami sampai di Jakarta akan segera kami koordinasikan kepada Menteri PUPR,” ujarnya.

Begitu juga dengan sarana lainnya meliputi pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng terus mendorong pemenuhan hak anak melalui optimalisasi implementasi pengarusutamaan gender.

Upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan yang responsif gender sangat penting secara konsisten dilakukan dalam berbagai dimensi.

“Seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan, peningkatan gender awareness, serta pembangunan sarana prasarana yang mendukung implementasi PUG,” kata Kepala Bidang Kualitas Hidup perempuan dan Kualitas keluarga DP3A Sulteng, Irmawati Sahi. (Ant/Ind)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

PALU – Wakil Bupati Parigi Moutong dalam kegiatan simposium, Senin (27/4), menyebutkan telah diusulkan 17 titik tambang untuk dilegalkan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Pernyataan tersebut menimbulkan kegelisahan dan memantik kritik keras dari Wakil Ketua…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi Moutong (Parimo) bergeser dari Purnama ke Dian Herdiman. Pergeseran itu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung nomor KEP-IV-347/C/04/2026 per 13 April 2026. Purnama sebelumnya menjabat Kajari…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat DPRD…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Suasana rapat paripurna pembahasan LKPJ 2025 DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendadak panas. Politisi asal PKB Chandra Setiawan, Walk Out usai lontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah dan internal DPRD. Rapat…

Example 325x325