Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 1000x60
DAERAH

Menteri PPPA: Semua Pihak di Sulteng Harus Penuhi Hak Anak

246
×

Menteri PPPA: Semua Pihak di Sulteng Harus Penuhi Hak Anak

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

SIGI I KORANINDIGO – Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Ayu Bintang Darmawati meminta kepada semua pihak di Sulawesi Tengah agar memenuhi hak anak dalam tumbuh kembang anak.

“Pemenuhan hak anak, ini menjadi tanggung jawab bersama,” kata Ayu Bintang Darmawati, saat berdialog dengan warga penyintas gempa dan likuefaksi Sigi berlangsung di kompleks Huntap Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Jumat, (9/6).

BERITA LAINNYA:
Kekerasan Terhadap Anak Didominasi Kejahatan Seksual
Pemkot Palu Wujudkan Kota Layak Anak
Ribuan Anak SMA di Sulteng Putus Sekolah, 647 Asal Parimo
Kakanwil Kemenkumham Sulteng Penuhi Hak Anak LPKA Palu

Ayu Bintang mengemukakan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang dan pemerintah, melainkan semua komponen dan elemen masyarakat.

Hak anak di antaranya meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan perlindungan dan hak partisipasi, harus dijunjung tinggi oleh semua pihak.

“Kita semua harus hadir untuk memenuhi hak – hak anak,” ujarnya.

Ayu Bintang mengatakan bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak, Kementerian PPPA sangat intens berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/badan/lembaga terkait di tingkat pusat.

Dalam konteks pemenuhan hak anak, khususnya hak anak penyintas gempa dan likuefaksi yang berada di Huntap Pombewe, ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait untuk menyiapkan sarana dan infrastruktur di Huntap Pombewe.

Menteri PPPA Ayu Bintang Darmawati foto bersama dengan warga penyintas gempa dan liluefaksi Sigi, berlangsung di lokasi Huntap Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Jumat (9/6).

Salah satu sarana dan infrastruktur itu adalah mengenai pembangunan ruang bermain ramah anak.

“Kami janjikan bahwa ketika kami sampai di Jakarta akan segera kami koordinasikan kepada Menteri PUPR,” ujarnya.

Begitu juga dengan sarana lainnya meliputi pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng terus mendorong pemenuhan hak anak melalui optimalisasi implementasi pengarusutamaan gender.

Upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan yang responsif gender sangat penting secara konsisten dilakukan dalam berbagai dimensi.

“Seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan, peningkatan gender awareness, serta pembangunan sarana prasarana yang mendukung implementasi PUG,” kata Kepala Bidang Kualitas Hidup perempuan dan Kualitas keluarga DP3A Sulteng, Irmawati Sahi. (Ant/Ind)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

PARIGI – KORANINDIGO – Sejumlah pelaku usaha perikanan menyoroti “lalod (lambat loading)” kinerja Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Denpasar. Pasalnya, BPK Denpasar dinilai belum mampu memberikan kepastian terkait persoalan perizinan pemanfaatan jenis ikan. Keluhan muncul menyusul…

DAERAH

Mendagri Tito Karnavian ungkapkan 39 daerah kesulitan membayar gaji PPPK karena porsi belanja pegawai melebihi 50 persen APBD. Sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, masuk dalam kategori tersebut. Pemerintah berencana…

DAERAH

Pelaksanaan proyek Pokir DPRD Parimo menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat teknis mengungkap dugaan praktik jual-beli proyek dan penunjukan rekanan oleh anggota dewan. Proyek Pokir selama beberapa tahun terakhir diduga dikerjakan oleh rekanan merupakan pilihan atau…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit perkara pohon tumbang akhirnya “tumbang”, karena dianggap tidak memenuhi syarat materiil dan tata cara gugatan. Citizen Lawsuit dialamatkan kepada Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase…

Example 325x325