Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
HUKUM

Modus Pecah Paket Dinas Perikanan dan Kelautan

143
×

Modus Pecah Paket Dinas Perikanan dan Kelautan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PENGADAAN barang dan jasa (PBJ) pemerintahan, masih menjadi tempat favorit bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir 80 persen kasus ditangani berkaitan dengan proses dan mekanisme PBJ.

Example 300x600

Dan, salahsatu modusnya ialah menghindari pelelangan dengan cara memecah paket.

Pemecahan paket kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali, saat ini tengah diendus oleh jaksa.

BACA JUGA:
Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Rp46 Miliar di Dinas Kelautan dan Perikanan Morowali

 

Ada sebanyak 157 paket dicurigai berbau korupsi hasil dari pemecahan proyek pada Dinas Perikanan dan Kelautan Morowali.

Tujuan pemecahan paket, jelas untuk menghindari prosesi lelang PBJ.

Metode non lelang, berupa pengadaan langsung diduga sebagai modus bagi-bagi kue proyek titipan dari pihak-pihak tertentu.

Praktik lancung beraroma korupsi tersebut jelas menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan.

Dimana dalam prosesnya ada dugaan fee harus dikeluarkan dengan besaran yang bervariatif.

Sekalipun anggaran pada daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) atau dokumen pelaksana anggaran (DPA), paket pekerjaan telah dipecah-pecah menjadi non lelang (dalam wilayah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA), namun dalam metode pemilihan penyedia, Pejabat Pengadaan berwenang menetapkan prosesi paket (apakah pelelangan, pengadaan langsung atau penunjukan langsung) seperti teruang dalam Perpres 54/2010 beserta keturunanya.

Terkait itu, Kajari Morowali I Wayan Suardi menyatakan bakal menyeret pihak-pihak terkait ke meja periksa.

“Dari bagian perencana, monitoring, pemegang kebijakan pengelolaan anggaran termasuk penanggung jawab keuangan semuanya akan diperiksa”, kata Wayan Suardi, baru-baru ini.

MODUS PECAH PAKET DI PARIMO
MODUS serupa juga nampaknya diduga digunakan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Parigi Moutong (Parimo) selama kurun waktu bertahun-tahun.

Banyaknya item proyek non lelang (disinyalir hasil pemecahan paket) bertaburan pada bidang-bidang Dinas Perikanan dan Kelautan Parimo.

Puluhan bahkan ratusan paket-paket non lelang (diduga merupakan titipan berbagai kepentingan) dikerjakan oleh beberapa nama perusahaan, dengan indikasi, merupakan perusahaan pinjam pakai oknum-oknum yang telah main fee diawal.

Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Parimo misalnya, ada berpuluh proyek non lelang berupa pembuatan air bersih dan pengadaan sarana dan prasarana bernilai miliaran rupiah, yang ditengarai merupakan hasil modus pecah paket.

Dalam daftar puluhan proyek non lelang tersebut, dapat dilihat secara kasat mata, bahwa kegiatan-kegiatan itu didominasi oleh beberapa oknum dan perusahaan “langganan” di Dinas Perikanan dan Kelautan Parimo.

Perusahaan-perusahaan lokal seperti CV RU, CV CG, CV YA dan CV PC nampak hilir-mudik memenangkan paket-paket pada Dinas yang saat ini dikepalai oleh Muhammad Nasir tersebut. IND

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORAN INDIGO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) dilapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI). Informasi diterima www.koranindigo.com, jadwal sidang Perkara 12 dan 46…

HUKUM

PALU | KORAN INDIGO – Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah ( LBH Sulteng) menilai kinerja Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho, perlu di pertanyakan. Direktur LBH Sulteng, Julianer minta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera melakukan evaluasi terhadap…

HUKUM

PALU | KORANINDIGO – Aksi seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 1306 Kota Palu, bertugas di Pos Komando Rayon Militer ( Koramil)-18/ Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) bakal dilapor ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) XIII/2 Palu. Hal pelaporan tersebut, imbas…

HUKUM

KEPOLISIAN Resor (Polres) Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil meringkus tujuh tahanan yang kabur dari sel tahanan polisi pada Jum’at, 31 Januari 2024, dini hari. VIDEO PENANGKAPAN 6 DARI 7 TAHANAN MELARIKAN DIRI DARI SEL TAHANAN POLRES PARIMO REEL EKSLUSIF…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Penindakan terhadap sinyalemen sekongkol libatkan pejabat dan rekanan pada proyek jalan senilai Rp21 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), masih menjadi potret buram. Para oknum terduga pelaku terlibat rasuah bernilai…

DAERAH

GORONTALO | KORAN INDIGO – Seorang wanita yang diduga mucikari dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Gorontalo ditangkap oleh Tim Resmob Otanaha Direktorat Reserse Kriminal Umum ( Ditreskrimum ) Polda Gorontalo. Menurut Kasubdit IV Renakta, Ditreskrimum, Polda Gorontalo, AKP…

Verified by MonsterInsights