HUKUM

Plt Bupati Poso Sambut Baik Sosialisasi Sertifikasi CBIB dan CPIB oleh BPPMHKP Palu

327
×

Plt Bupati Poso Sambut Baik Sosialisasi Sertifikasi CBIB dan CPIB oleh BPPMHKP Palu

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

POSO | KORANINDIGO – Plt Bupati Poso, M Yasin Mangun, menyambut baik kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang dilaksanakan oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Palu. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 12 November 2024 di Kabupaten Poso.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Plt Bupati Poso, bersama dengan peserta yang terdiri dari berbagai pihak terkait, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso (6 orang), Penyuluh Perikanan (7 orang), Balai Benih Ikan Pandiri (2 orang), serta para pelaku usaha budidaya ikan (10 orang).

Kepala Stasiun KIPM Palu, Hamzah, S.Pi., M.Si, menyampaikan pentingnya sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Ikan dan Produk Perikanan.

Dalam sambutannya, Kepala Stasiun KIPM Palu, Hamzah, S.Pi., M.Si, menyampaikan pentingnya sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Ikan dan Produk Perikanan. Sertifikasi ini merupakan kewenangan otoritas kompeten (BPPMHKP), dan produk perikanan yang telah disertifikasi akan meningkatkan kepercayaan pasar, memperluas akses ekspor, serta mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

Plt Bupati Poso, M Yasin Mangun, menyambut baik upaya yang dilakukan Stasiun KIPM Palu dalam meningkatkan jaminan mutu perikanan di Kabupaten Poso. Ia mengingatkan para pelaku usaha budidaya ikan untuk senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip budidaya serta pembenihan ikan yang baik.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Irmawan Syafitrianto, S.Pi., M.P sebagai narasumber dari Stasiun KIPM Palu, yang memberikan pemaparan mendalam mengenai sertifikasi CBIB dan CPIB. Diharapkan melalui sosialisasi ini, seluruh pihak yang terlibat dapat semakin memahami dan menerapkan standar budidaya dan pembenihan ikan yang baik, guna meningkatkan daya saing produk perikanan Kabupaten Poso di pasar nasional dan internasional.

Handri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dipanggil dan kena periksa Jaksa. Ikhwal pemanggilan 10 orang pejabat itu ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng ialah terkait dugaan…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO – Sidik tengara rasuah proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) senilai Rp21 miliar terus bergulir. BERITA TERKAIT: Tak Terjamah, Rasuah di Pelupuk Mata Dugaan Rasuah Proyek Jalan, Digdaya Pejabat-Rekanan…

HUKUM

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah bakal kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut Abdul Mu’ti penjurusan diperlukan guna menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kebijakan baru Mendikdasmen ini mendapat respon…

HUKUM

Hak Jawab Terhadap Pemberitaan Tidak Berimbang di www.koranindigo.com Saya, Sumitro, menyampaikan hak jawab dan keberatan atas pemberitaan yang dimuat oleh media daring www.koranindigo.com pada  Minggu, 13 April 2025, berjudul: “Oknum Bekas Anggota DPRD Parimo Berinisial SMT Atur Tambang Ilegal di Karya Mandiri”…

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO –Terkait tiga proyek peningkatan jalan seniliai Rp21 miliar, 3 pejabat teras Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dipanggil dan kena periksa jaksa dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng). “Pihak Kejati Sulteng memang tengah melakukan penyidikan…

HUKUM

JUMLAH pertambangan ilegal saat ini mencapai 2.500 kasus di Indonesia, informasi ini diungkap oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD. Ia mengatakan aktivitas gelap marak terjadi karena adanya dukungan dari pejabat dan aparat hukum. “KPK mengatakan pertambangan Indonesia banyak…

Verified by MonsterInsights