banner 728x250
DAERAH  

SKIPM Palu Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

KORANINDIGO.COM, PALU – SKIPM Palu Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Palu mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI), guna mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

banner 970x250

Pencangan Komitmen ini dilaksanakan pada hari Senin, 30 Januari 2022 di Hotel Santika Palu yang disaksikan oleh Wali Kota Palu yang di wakili oleh wakil walikota dr.Reny A.Lamadjido Sp.PK., M.Kes, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng, serta Pelaku usaha.

Pencanangan zona Integritas Stasiun KIPM Palu juga dihadiri oleh Sekretaris Badan KIPM Ir. Hari Maryadi, M.Si, Kepala UPT lingkup BKIPM, pimpinan instansi vertikal diKota Palu (Pangkalan TNI AL, Ditpolairud, KSOP Teluk PAlu, Beacukai, Otoritas Bandara Mutiara Sis Aljufri, Balai Karantina Pertanian, BKSDA, Karantina Kesehatan Pelabuhan), pempinan SKPD lingkup Sulawesi Tengah, Pendidikan tinggi, stakeholder dan pelaku usaha pengirim/pengolah ikan.

Dalam sambutannya, Kepala SKIPM Palu Hamzah S.Pi M.Si menyampaikan bahwa pencanangan ini sangat penting sebagai komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, Dengan pencanangan zona integritas dan segala upaya bersama agar dapat meraih prestasi dalam wilayah bebas dari korupsi dan birokasi bersih melayani, Ia berharap adanya budaya kerja yang baik menjunjung transparasi serta akuntabilitas maupun menghindari praktek-praktek korup. Komitmen ini sebagai upaya untuk meraih WBK dan WBBM agar SKIPM memiliki tata kelola pelayanan yang baik.

Sambutan Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah disampaikan oleh Muh.Rus’an Yasin, dalam sambutannya disampaikan bahwa pencanganan Zona Integritas merupakan langkah awal menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokeasi bersih dan melayani, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik .

Pada Perpres 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu perizinan dan perniagaan; keuangan negara; penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Pembangunan ZI dianggap sebagai acuan pembangunan reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi.

Selain itu juga ditegaskan pentingnya pembangunan ZI ini yaitu dengan enam area perubahan yakni manajemen perubahan; penataan tata laksanaan; penataan sistem manajemen aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Foto : Wakil Wali Kota Palu Dr.Reny A.Lamadjido Sp.PK., M.Kes Bersama Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ir. Hari Maryadi, M.Si , Kepala SKIPM Palu dan Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah

Turut memberi sambutan dan arahan Wali Kota Palu, Yang di wakili oleh Wakil Wali Kota Palu Dr.Reny A.Lamadjido Sp.PK., M.Kes menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu juga akan pencanangan ZI menuju WBK-WBBM.

Alhamdulillah walaupun tahun 2021 zonanya berada di zona Merah, karena kerja keras kami tahun 2022 kami mendapat zona Hijau. Ini semua kerja keras kami ingin menghasilkan suatu pemerintahan yang clean.

Ia berharap pada tahun 2023 WBK dan WBBM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu terlaksana.

“Ini sementara dalam penggodokan. Mudah-mudahan mereka juga bisa menjalankan semua yang diharapkan dari WBK dan WBBM. Sehingga Kota Palu keseluruhan instansinya sudah melaksanakan WBK dan WBBM,” ungkapnya.

Zona Integritas, merupakan predikat kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya, dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari menyukseskan Reformasi Birokrasi. Dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan,” katanya.

Ia menyatakan Reformasi Birokrasi yang menjadi komitmen seluruh instansi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik. Penilaiannya, yakni dari seberapa besar pelaksanaan perubahan mendasar secara bertahap.

Sebagai Pemerintah Daerah, kami sangat mendukung kegiatan Stasiun KIPM Palu. Untuk membangun Zona Integritas serta dapat mempersiapkan rencana aksi yang konkrit, tambahnya. Handri Pinatik

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *