Dana pokir DPRD Sulawesi Tengah kembali disorot. Proyek pengadaan bibit durian senilai Rp853,88 juta diduga diwarnai permainan mutu. Bibit murah disebut dikemas ulang agar terlihat premium. Perusahaan pelaksana pun terkait dengan ASN di lingkungan dinas teknis.
PARIGI MOUTONG – Proyek bantuan bibit durian yang semestinya menjadi angin segar bagi petani justru memunculkan bau tak sedap.
Anggaran ratusan juta rupiah dari dana aspirasi DPRD Sulawesi Tengah diduga menjadi bancakan bisnis menyisakan tanda tanya soal kualitas bibit, konflik kepentingan, hingga transparansi proses pengadaan.
Nilainya bukan recehan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelontorkan Rp853.885.000 untuk pengadaan dan penangkaran bibit durian tahun anggaran 2026.

Dana tersebut bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulteng dan dilaksanakan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP).
Paket pekerjaan itu dimenangkan CV Adlimecha Jaya.
Namun, sejak Oktober 2026, pelaksanaannya menjadi sorotan.
Sejumlah informasi dari lapangan mengindikasikan adanya dugaan permainan mutu bibit sebelum disalurkan kepada petani.
Persoalannya bukan sekadar siapa mendapat proyek. Hal lebih penting, apakah bibit yang dibeli dengan fulus negara benar-benar sesuai spesifikasi, atau justru bibit berkualitas rendah dipoles sedemikian rupa agar tampak seperti bibit unggul?
Bagi petani di sepanjang pesisir Teluk Tomini, durian bukan tanaman untuk mengejar keuntungan sehari dua hari.
Mereka harus menunggu lima hingga sepuluh tahun untuk menikmati hasilnya.
Salah memilih bibit, petani pula yang menanggung akibatnya.
Pemerintah mungkin selesai dengan urusan administrasi, tetapi petani harus berhadapan dengan pohon yang telanjur ditanam dan tak kunjung menghasilkan.

Bibit Murah, Kemasan Mahal
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber lapangan pada akhir Oktober 2026 mengungkap dugaan praktik pembelian bibit durian dengan harga jauh di bawah standar pengadaan.
CV Adlimecha Jaya disebut-sebut membeli bibit dari sejumlah penangkar lokal di Kecamatan Torue dan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, dengan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per batang.
Bibit tersebut diduga bukan kategori bibit unggul sebagaimana dipersyaratkan dalam pengadaan pemerintah.
Sebagian disebut masih menggunakan media tanam karung bekas dan memiliki kualitas yang dipertanyakan.
Alih-alih menyalurkan bibit sesuai standar penangkaran, muncul dugaan bibit-bibit tersebut lebih dahulu direkondisi secara fisik.
Caranya sederhana: memindahkan tanaman dari karung bekas ke polybag baru.
Aktivitas itu disebut berlangsung di sekitar Lorong Banteng, Desa Tolai, Kecamatan Torue.

Dua orang disebut sebagai kepercayaan lapangan, Eka Satriawan dan Gede Aryasa alias Bentir, diduga terlibat dalam proses pemindahan media tanam tersebut.
“Eka Satriawan dan Bentir memasukkan bibit dari media tanam karung bekas ke polybag. Tujuannya agar bibit-bibit afkir tersebut bisa dihargai tinggi, setara dengan nilai bibit premium,” kata seorang sumber, Sabtu (24/10/2026).
Secara kasatmata, tanaman mungkin terlihat lebih rapi setelah dipindahkan.
Namun, kondisi akar, usia tanaman, kesehatan batang bawah, kualitas sambungan okulasi, dan sertifikasi benih tidak bisa dibuktikan hanya dengan melihat kemasan.
Pemindahan tanaman juga berpotensi menimbulkan stres pada akar.
Apabila dilakukan tanpa prosedur penanganan yang tepat, bibit bisa mengalami gangguan pertumbuhan bahkan mati setelah ditanam di lahan petani.
Di sinilah persoalan sesungguhnya berada. Jika negara membayar bibit dengan spesifikasi premium, tetapi disalurkan ternyata bibit berkualitas rendah, ada dugaan ketidaksesuaian antara barang dibayar dan barang diterima.
Selisih harga antara bibit disebut dibeli Rp6.000-Rp7.000 per batang dengan harga satuan dalam kontrak menjadi salah satu titik yang perlu diperiksa.

Perusahaan dan Bayang Konflik Kepentingan
Sorotan terhadap proyek ini semakin tajam ketika identitas pemilik perusahaan pelaksana ikut ditelusuri.
CV Adlimecha Jaya diketahui milik Kadek Widiani, seorang aparatur sipil negara disebut bertugas di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah.
Sementara operasional perusahaan di lapangan disebut dijalankan oleh suaminya, Putu Pancayasa.
Fakta tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan.
Sebab, perusahaan yang bergerak dalam bidang penangkaran bibit justru memiliki keterkaitan dengan ASN pada lingkungan instansi pemerintah yang menangani sektor teknis pertanian.
Kepemilikan badan usaha oleh seorang ASN memang tidak otomatis merupakan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.
Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila terdapat keterlibatan, pengaruh, akses informasi, atau pemanfaatan kewenangan jabatan dalam proses pengadaan berhubungan dengan bisnis pribadi maupun keluarga.
Apalagi, proyek dipersoalkan menggunakan anggaran pemerintah.
Publik berhak mengetahui apakah pemilihan penyedia berlangsung secara objektif, apakah seluruh peserta memperoleh kesempatan sama, dan apakah pengawasan dilakukan tanpa intervensi.
Kedekatan dengan lingkungan birokrasi juga menimbulkan persoalan persepsi. Dalam pengadaan barang dan jasa, integritas tidak cukup hanya dibuktikan dengan kelengkapan dokumen.
Prosesnya harus bebas dari kepentingan berpotensi memengaruhi keputusan.
Persoalan lain muncul dari rekam jejak hubungan bisnis perusahaan tersebut dengan penangkar lokal.
Pada 2025, sejumlah petani penangkar di Torue dan Tolai dikabarkan mengeluhkan praktik penekanan harga pembelian serta pembatalan pesanan dalam jumlah besar untuk komoditas bibit durian, alpukat, dan kakao.
Keluhan serupa disebut kembali terjadi pada 2026.
Akibatnya, petani penangkar mandiri harus menanggung biaya perawatan tanaman tanpa kepastian pembelian.
Mereka sudah mengeluarkan modal untuk bibit, pupuk, tenaga kerja, dan pemeliharaan.
Namun, ketika tanaman siap dipasarkan, kepastian serapan justru menjadi persoalan.
Ironisnya, dalam proyek menggunakan anggaran untuk kepentingan petani, penangkar lokal justru mengaku tidak memperoleh ruang yang memadai.

Pokir, Mini Kompetisi, dan Aroma Tarik-Menarik Kepentingan
Persoalan tidak berhenti pada kualitas bibit dan hubungan perusahaan dengan birokrasi.
Mekanisme pemilihan penyedia melalui mini kompetisi juga ikut dipertanyakan sejumlah pelaku usaha lokal.
Sejak isu proyek ini mencuat pada Oktober 2026, beberapa penangkar dan penyedia jasa di Parigi Moutong mempertanyakan transparansi proses tersebut.
Mereka menilai penangkar lokal yang memiliki sertifikasi resmi tidak memperoleh kesempatan yang sebanding.
Pertanyaan muncul sederhana: bagaimana mekanisme kompetisi berlangsung, siapa saja pesertanya, bagaimana penilaian dilakukan, dan apa dasar penetapan CV Adlimecha Jaya sebagai pemenang?
Dalam pengadaan pemerintah, mini kompetisi semestinya menjadi instrumen untuk mendapatkan penyedia terbaik melalui persaingan yang sehat.
Bukan sekadar formalitas untuk mengesahkan perusahaan yang sejak awal sudah disiapkan sebagai pemenang.
Di sisi lain, proyek bersumber dari dana Pokir DPRD Sulteng juga dibayangi isu tarik-menarik kepentingan politik.
Beredar informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota legislatif berinisial YSM disebut-sebut berupaya mengendalikan atau mengerjakan langsung paket Pokir tersebut.
Isu ini bahkan menyeret nama keluarga mantan pejabat dinas terkait, meskipun belakangan dibantah.
Ketegangan internal pun dikabarkan muncul setelah suami seorang anggota DPRD Sulteng disebut mengancam akan membuka tabir pengelolaan proyek tersebut.
Rangkaian informasi, memperlihatkan bahwa proyek bibit durian ini tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan pengadaan barang.
Ada persoalan transparansi, relasi bisnis, dan dugaan tarik-menarik kepentingan perlu dibuka secara terang.
Kepala Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Tengah, Dodot Tinarso, membantah adanya penyimpangan prosedur.
Ia menegaskan seluruh tahapan mini kompetisi pengadaan bibit durian senilai Rp853,88 juta telah dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pernyataan itu tentu perlu menjadi bagian dari pemeriksaan.
Namun, kepatuhan administratif tidak serta-merta menjawab dugaan ketidaksesuaian mutu bibit di lapangan.
Sampai berita ini disusun, Kadek Widiani, Putu Pancayasa, Eka Satriawan, dan Gede Aryasa alias Bentir belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan mengenai rekondisi bibit maupun persoalan rantai pasok tersebut.

Aturan Bukan Pajangan
Persoalan proyek ini juga bersinggungan dengan sejumlah ketentuan hukum.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, menempatkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagai fondasi pengadaan.
Jika benar terdapat penggantian kemasan atau media tanam untuk menyamarkan kualitas bibit, persoalannya bukan lagi sekadar soal penampilan barang.
Pemeriksaan harus memastikan apakah spesifikasi teknis dalam kontrak dipenuhi atau justru dimanipulasi.
Begitu pula dengan dugaan konflik kepentingan.
Hubungan keluarga antara pemilik perusahaan dan ASN pada instansi teknis perlu diperiksa berdasarkan peran, kewenangan, serta keterlibatan masing-masing pihak dalam proses pengadaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS. ASN dituntut mengutamakan kepentingan negara serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Jika ditemukan pemanfaatan jabatan atau fasilitas kedinasan untuk kepentingan bisnis pribadi maupun keluarga, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah pemeriksaan disiplin.
Sementara itu, apabila ditemukan pengaturan kompetisi, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum dapat menelusurinya berdasarkan ketentuan pidana yang relevan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. IND









