DAERAH

DPRD Parimo Gelar Paripurna

283
×

DPRD Parimo Gelar Paripurna

Sebarkan artikel ini

Wabup Sampaikan LKPJ 2025

PARIGI | KORANINDIGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat DPRD pada Selasa (7/4).

Dalam rapat tersebut, penjelasan Bupati disampaikan oleh Wakil Bupati Parigi Moutong H.Abdul Sahid.Spd. Ia menjelaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

“LKPJ ini berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024–2026, sekaligus sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif,” ujarnya.

Pada tahun 2025, Pemerintah Parimo mengusung tema pembangunan : Penguatan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Kawasan.

Tema tersebut dijabarkan dalam sejumlah prioritas pembangunan, meliputi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi unggulan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Secara umum, capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun 2025 berada pada kategori berhasil hingga sangat berhasil, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan.

BEBERAPA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BERHASIL MELAMPAUI TARGET :

  • Indeks Reformasi Birokrasi terealisasi sebesar 56,48 poin dari target 44 poin
  • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,48 dari target 68,77
  • Prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 9,3 persen dari target 18,68 persen
  • Angka kemiskinan menurun menjadi 13,51 persen dari target 14,10 persen
  • Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah baru mencapai 65,36 dari target 75
  • Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,92 persen masih di bawah target 5,01 persen
  • Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan masih *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Pemerintah daerah menyatakan hal tersebut menjadi perhatian dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depan.

Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan berbagai capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. IND

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

PALU | KORANINDIGO – Sebanyak 2.189 nomor polisi kendaraan di Sulawesi Tengah (Sulteng) masuk daftar pemblokiran QR Code BBM subsidi hingga September 2026. Angka ini menjadi bagian dari 11.093 nomor polisi di seluruh Sulawesi, setelah…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Sebanyak 16 ton solar bersubsidi masuk ke SPBU 74.943.08, Kampal, Parigi Moutong, dalam dua kali pengiriman. Dari volume itu, sekitar 4,8 ton atau 30 persen diperkirakan terserap melalui pembelian menggunakan jeriken….

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO — Kendaraan diduga milik pengelola SPBU 74.943.08 Kampal disebut ikut mengantre Solar bersubsidi. Sedikitnya tiga truk, diduga terkait Manajer SPBU Fajar dan Pengawas SPBU Rifai, disebut kerap berada di sekitar SPBU lalu…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Nama dan foto Kepala Bidang (Kabid) Sarana, Prasarana (Sarpras) dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Supriadin, dicatut dalam dugaan penipuan bantuan alat dan mesin pertanian…

Example 325x325