Example 728x250
DAERAH

Angka Anak Tidak Sekolah di Parigi Moutong Turun

×

Angka Anak Tidak Sekolah di Parigi Moutong Turun

Sebarkan artikel ini

PARIGI MOUTONG | INDIGO – Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengalami penurunan dari kisaran 13.171–13.226 anak menjadi sekitar 10.384 anak. Penurunan tersebut dipengaruhi keberhasilan pemerintah daerah mengembalikan sekitar 2.000 anak ke bangku pendidikan serta pembenahan data administrasi selama ini mencatat anak tidak sekolah secara tidak akurat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sunarti, SPd, MPd, mengatakan, hasil penelusuran lapangan menemukan ribuan data ATS tidak valid atau tercatat ganda.

Temuan itu diperoleh melalui kerja sama Disdikbud, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada awal November 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, S.Pd., M.Pd.

“Temuan data tidak valid mencapai sekitar 4.790 data. Tim gabungan menemukan data ATS tidak valid atau ganda saat survei lapangan. Proses verifikasi ke tingkat kecamatan dan desa terus berlangsung untuk memutakhirkan Dashboard ATS Nasional,” kata Sunarti, Kamis (19/11/2026).

Menurut Sunarti, penurunan angka ATS tidak semata-mata menunjukkan keberhasilan mengembalikan anak ke sekolah.

Pembenahan basis data juga menjadi bagian penting karena terdapat anak yang sebenarnya masih mengikuti pendidikan, tetapi belum tercatat secara tepat dalam sistem administrasi pendidikan.

“Hingga akhir Oktober 2026, pemerintah daerah telah mengembalikan sekitar 2.000 anak ke pendidikan formal maupun nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)”, tuturnya.

Capaian tersebut mengantarkan Parigi Moutong memperoleh penghargaan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah dengan persentase pengembalian ATS tertinggi.

Meski demikian, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. Data pemetaan terbaru masih menunjukkan ribuan anak berada di luar sistem pendidikan, dengan persoalan terbesar justru berasal dari kelompok anak yang belum pernah mengenyam pendidikan.

Mayoritas Belum Pernah Bersekolah

Berdasarkan laporan sebaran ATS disusun pemerintah daerah, jumlah anak tidak sekolah tercatat sebanyak 10.384 anak. Angka tersebut terbagi dalam tiga kategori status pendidikan.

Sebanyak 7.903 anak atau 76,18 persen masuk kategori belum pernah bersekolah. Sementara itu, 1.256 anak atau 12,11 persen merupakan lulusan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dan 1.215 anak atau 11,71 persen masuk kategori putus sekolah.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan akses pendidikan di Parigi Moutong tidak hanya berkaitan dengan anak yang berhenti sekolah.
Kelompok terbesar justru berasal dari anak yang belum pernah tersentuh layanan pendidikan formal maupun nonformal.

Kondisi ini membutuhkan pendekatan berbeda. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan penarikan kembali anak putus sekolah, tetapi juga perlu memastikan anak yang belum pernah bersekolah memperoleh akses pendidikan sejak usia dini hingga jenjang pendidikan dasar.

Lima Kecamatan Jadi Prioritas

Sebaran ATS juga memperlihatkan ketimpangan antarkecamatan. Kecamatan Tinombo mencatat jumlah tertinggi, yakni 2.676 anak, disusul Palasa sebanyak 2.003 anak.

Dua kecamatan tersebut menyumbang 4.679 anak atau sekitar 45,1 persen dari total ATS berdasarkan laporan pemetaan.
Tingginya konsentrasi di kedua wilayah itu menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menetapkan lima kecamatan sebagai lokus prioritas penanganan ATS, yakni Tinombo Selatan, Sidoan, Tinombo, Palasa, dan Tomini.

Berdasarkan pemetaan pemerintah daerah, kelima kecamatan tersebut menyumbang 6.924 anak atau sekitar 58,2 persen dari keseluruhan data ATS dalam pemetaan lokus prioritas.

Penanganan di masing-masing wilayah diarahkan sesuai persoalan setempat. Di Tinombo Selatan, pemerintah memprioritaskan verifikasi faktual hingga tingkat desa.

Di Sidoan, penelusuran dilakukan melalui pendataan nama dan alamat untuk mengetahui penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.

Sementara itu, Kecamatan Tinombo menjadi sasaran pendampingan dan sinkronisasi data antara sekolah dengan pemerintah desa.

Di Palasa, intervensi diarahkan pada persoalan akses geografis, terutama wilayah pegunungan dan terpencil.
Adapun di Tomini, pemerintah memprioritaskan pemulihan akses belajar melalui sekolah formal maupun PKBM.

Camat dan kepala desa dilibatkan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

Langkah ini diharapkan mencegah kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sekaligus memastikan anak yang belum bersekolah dapat teridentifikasi.

Geografi dan Ekonomi Jadi Kendala

Tingginya angka ATS di Parigi Moutong tidak berdiri sendiri. Pemetaan Disdikbud dan Bappelitbangda mengidentifikasi sejumlah persoalan, mulai dari hambatan geografis, keterbatasan ekonomi keluarga, kondisi sosial budaya, hingga ketidaksinkronan sistem pendataan.

Di wilayah pegunungan dan pelosok desa, jarak sekolah lanjutan seperti SMP dan SMA menjadi kendala bagi sebagian anak.

Tidak sedikit anak berhenti melanjutkan pendidikan setelah lulus SD karena jarak tempuh dan biaya transportasi yang harus ditanggung keluarga.

Keterbatasan infrastruktur turut memperberat keadaan. Di sejumlah desa terpencil, akses jalan dan jembatan penyeberangan sungai masih menjadi hambatan bagi anak untuk mencapai sekolah secara aman.

Dari sisi ekonomi, sebagian keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan, seperti seragam, perlengkapan sekolah, dan biaya perjalanan.

Dalam kondisi tersebut, anak kerap membantu orang tua bekerja di kebun atau sektor informal.

Faktor sosial budaya juga ikut memengaruhi. Di beberapa wilayah, keterbatasan akses pendidikan lanjutan dan lingkungan pergaulan disebut turut mendorong anak tidak melanjutkan sekolah, termasuk terjadinya pernikahan usia anak.

Selain itu, pencatatan anak usia 4–6 tahun yang belum terdaftar di PAUD atau taman kanak-kanak turut memengaruhi statistik ATS daerah.

Persoalan lainnya berkaitan dengan perbedaan sistem pendataan. Anak yang sebenarnya aktif belajar di madrasah melalui sistem Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama atau mengikuti pendidikan kesetaraan di PKBM berpotensi masih terbaca sebagai ATS apabila belum terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Keterlambatan pembaruan data oleh operator sekolah juga dapat menyebabkan siswa yang sudah pindah, mutasi, atau menyelesaikan pendidikan kesetaraan tetap tercatat sebagai anak tidak sekolah.

Seragam Gratis hingga Sekolah Satu Atap

Untuk mengurangi hambatan biaya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan program seragam sekolah gratis bagi murid baru tahun ajaran 2026/2027.

Program tersebut menyasar 14.125 murid baru, terdiri dari 6.594 siswa SD dan 7.531 siswa SMP.
Pada Oktober 2026, cakupan bantuan diperluas kepada 2.383 murid baru Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Bantuan perlengkapan sekolah itu diharapkan dapat meringankan pengeluaran keluarga, terutama kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Di sisi infrastruktur, pemerintah daerah mendorong pembangunan sekolah terpadu satu atap yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi.

Fasilitas tersebut direncanakan untuk menjangkau wilayah terpencil dan ditargetkan mendukung penerimaan murid baru tahun ajaran 2027/2028.

Pemerintah juga merencanakan pembangunan rumah singgah bagi pelajar dari desa pelosok yang terkendala jarak menuju sekolah.

Bagi anak sudah melewati batas usia sekolah formal atau memiliki keterbatasan untuk kembali ke sekolah reguler, jalur pendidikan kesetaraan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM menjadi alternatif.

Tantangan Memastikan Anak Kembali Belajar

Selain penanganan anak yang sudah terlanjur keluar dari sistem pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi pencegahan dini.

Sekolah diminta mengidentifikasi siswa yang menunjukkan gejala berisiko putus sekolah, seperti sering tidak hadir atau mengalami persoalan sosial ekonomi.

Kepala sekolah, guru bimbingan konseling, wali kelas, dan guru mata pelajaran dilibatkan dalam pemantauan.

Pendampingan dilakukan secara personal dengan melibatkan orang tua agar persoalan yang dihadapi siswa dapat diketahui sebelum berujung pada putus sekolah.

Pemerintah daerah juga memperkuat pendataan berbasis nama dan alamat atau by name by address.

Aparat kecamatan dan desa dilibatkan untuk memantau anak usia wajib belajar 13 tahun, termasuk lulusan SD yang belum melanjutkan ke SMP.

Bagi anak yang tidak memungkinkan mengikuti pendidikan reguler, pemerintah mengarahkan penanganan melalui PKBM dengan program Paket A, B, atau C.

Namun, penurunan angka ATS masih menyisakan pekerjaan penting, terutama memastikan validitas data dan keberlanjutan anak dalam mengikuti pendidikan.

Pengembalian anak ke sekolah tidak cukup diukur dari jumlah anak berhasil didaftarkan, tetapi juga perlu dipastikan melalui pemantauan kehadiran dan keberlanjutan belajar. ZAL/IND

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Delapan kapal nelayan disorot Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi karena disebut belum memiliki dokumen lengkap, tetapi tetap memperoleh barcode akses solar subsidi. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menata ulang mekanisme distribusi solar bersubsidi di SPBU 74.943.08, Kelurahan Kampal, dengan melibatkan warga lokal sebagai mitra pengantaran. Kebijakan mulai diterapkan Selasa (13/10/2026) itu bertujuan…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO — Perubahan mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai membuahkan hasil positif bagi produktivitas pertanian. Perubahan pola distribusi bermula dari sorotan…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Penanaman disiplin dan kesadaran hukum sejak dini menjadi salah satu upaya membangun generasi muda berkarakter. Pesan itu disampaikan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Ampibabo Iptu Ansaruddin, SH, saat menjadi pembina upacara bendera…

Example 325x325