DAERAH

Kemarau Panjang, 1.400 Hektare Lahan Terancam Gagal Panen

569
×

Kemarau Panjang, 1.400 Hektare Lahan Terancam Gagal Panen

Sebarkan artikel ini

TANAH sawah di sejumlah wilayah Parigi Moutong mulai mengering. Sejak pertengahan Juni 2026, hujan tak kunjung turun secara berarti. Debit sumber air menyusut, sementara petani mulai menghadapi ancaman gagal panen.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sekitar 1.400 hektare lahan pertanian dan perkebunan terdampak kekeringan di sembilan desa pada tiga kecamatan: Mepanga, Bolano Lambunu, dan Tomini.

Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, mengatakan ketersediaan air terus menurun akibat panjangnya periode tanpa hujan.

“Hujan tidak turun sejak pertengahan Juni 2026, sehingga ketersediaan dan debit air di sejumlah wilayah terus menurun hingga memicu kekeringan,” ujarnya di Palu, Jumat, 21 Agustus 2026.

Dampak terbesar terjadi di Kecamatan Mepanga.

Sekitar 100 hektare sawah di Kotaraya Induk, 100 hektare di Kotaraya Barat, 400 hektare di Kotaraya Timur, dan 100 hektare di Kotaraya Tenggara mengalami kekeringan.

Sementara 200 hektare lahan di Kotaraya Selatan dan 400 hektare di Ogotion terancam gagal panen.

Di sektor perkebunan, sekitar 80 hektare lahan di Anutapura, Bolano Lambunu, serta 20 hektare di Ambesia Barat, Tomini, turut terdampak.

Air Bersih Menyusut

Krisis tidak hanya mengancam pangan.

Di Desa Kayu Agung, debit sumber air utama warga kini diperkirakan tinggal 25 persen dari kondisi normal.

Distribusi air bersih pun terganggu dan dua kepala keluarga tercatat membutuhkan pasokan air secara mendesak.

Meski demikian, BPBD memastikan belum ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi.

Tim Reaksi Cepat dan Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPBD Parigi Moutong telah melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Kebutuhan mendesak meliputi mesin pompa air atau alkon, sumur bor, serta distribusi air bersih.

Ujian Ketahanan Pangan

Kekeringan memang dipengaruhi faktor cuaca yang berada di luar kendali pemerintah.

Namun besar-kecilnya dampak dapat ditekan melalui kesiapan infrastruktur air, pompanisasi, sumur bor, embung, serta sistem mitigasi bagi petani.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya mengapa hujan tak turun, melainkan seberapa siap pemerintah menghadapi periode tanpa hujan yang panjang.

Jika gagal panen meluas, dampaknya tidak berhenti pada petani.

Pendapatan rumah tangga tertekan, produksi pangan berkurang, dan tekanan terhadap harga dapat muncul.

Karena itu, penanganan kekeringan tidak semestinya berhenti pada pembagian air ketika krisis telah terjadi.

Pemerintah perlu memetakan wilayah rawan, memastikan sumber air alternatif, memperkuat irigasi, serta menyiapkan pola tanam dan perlindungan bagi petani. IND

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) melakukan rotasi jabatan besar-besaran di lingkungan Korps Bhayangkara, termasuk pada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng).Keputusan penyegaran organisasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali bergerak. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Semmy Ronny Thabaa, S.E., mendapat penugasan baru sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tengah….

DAERAH

“Itu uang Rp500 ribu yang saya dapat dari solar dan 50 ribu dari pertalite, merupakan uang pemberian dari operator. Dan mereka tidak pernah mengeluh atau komplain saat memberikan uang-uang itu kepada saya, karena mereka juga…

DAERAH

“Itu uang Rp500 ribu yang saya dapat dari solar dan 50 ribu dari pertalite, merupakan uang pemberian dari operator” PARIGI | KORANINDIGO -Bau amis praktik penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan…

Example 325x325