“DPRD Parimo khususnya Komisi IV, telah melakukan koordinasi dengan Dinkes selaku mitra kerja. Kami (DPRD) telah melakukan tanya jawab seputar dana jasa medik dengan pengelola”
TERKAIT sinyalir seleweng fulus non kapitasi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo) Feri Budiutomo membeber alur fulus Rp983 juta seharusnya diterima 23 Puskesmas di Parimo itu. Menurut politisi asal Partai Nasdem ini, kuat dugaan fulus tersebut masih berada di lingkup pengelola di Dinkes Parimo.
Feri Budiutomo menyatakan belum lama ini, DPRD Parimo khususnya Komisi IV telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinkes selaku mitra.
“DPRD Parimo khususnya Komisi IV, telah melakukan koordinasi dengan Dinkes selaku mitra kerja. Kami (DPRD) telah melakukan tanya jawab seputar dana jasa medik dengan pengelola”, kata Feri Budiutomo, kepada koranindigo.com, Jumat, (11/2).
Dari koordinasi itu, ini beberan Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Feri Budiutomo.
Menurut Feri, peristiwa tersebut terjadi pada akhir tahun 2020, dimana kas dinas harus dalam keadaan kosong (nihil). Sementara uang non kapitasi juga harus segera dicairkan, dan tidak diperbolehkan menyeberang tahun.
“Hal terkait dana non kapitasi, prosesnya terjadi pada penghujung tahun. Karena penghujung tahun, maka kas Dinkes Parimo harus dalam keadaan kosong. Sementara dana non kapitasi harus dicairkan segera, dan tidak diperkenankan menyeberang dari tahun 2020”, tuturnya.
BERITA TERKAIT:
Polisi Lidik Dugaan Seleweng Dana Jasmed Dinkes Parimo
Inspektorat Parimo Ekspose Soal Fulus Non Kapitasi
Sebenarnya semua klaim dari Puskesmas saat itu, kata Feri, semua telah memenuhi syarat dan tervirifikasi secara baik.
Hasil pengajuan verifikasi, beber Feri, menjadi dasar bidang (dalam hal ini bidang pelayanan kesehatan atau Yankes) dapat mengajukan permohonan pencairan pembayaran klaim-klaim jasa non kapitasi dari Puskesmas.
Kemudian, Feri Budiutomo menambahkan, bidang pelayanan kesehatan (Yankes) Dinkes Parimo mengajukan permohonan pencairan telah dibubuhi tandatangan pejebat Dinkes terkait untuk pembayaran klaim jasa non kapitasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parimo.
“Syarat pengajuan pencairan dana kan harus disetujui oleh struktur yang ada. Proses ini harus ditandatangani oleh semua struktur terkait kelola anggaran non kapitasi. Dalam hal ini Kabid, Kadis di Dinkes, selanjutnya diajukan ke BPKAD”, katanya.
Kemudian BPKAD mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan di Dinkes Parimo.
Harusnya setelah cair, kata Feri, bendahara pengelola segera melakukan transfer ke Puskesmas, sesuai pengajuan.
Namun, pada faktanya, dana tersebut tidak tersalur kepada 23 Puskesmas di Wilayah Parimo.
Dalam beberannya, anggota DPRD Parimo Feri Budiutomo juga merasa heran dengan sikap diam dari 23 Puskesmas seharusnya menerima dana Rp983 juta tersebut.
“Saya sangat heran, mengapa para Kepala Puskesmas tidak curhat kepada kami DPRD selaku mitra, ketika mereka mengetahui bahwa uang non kapitasi tidak mengalir ke instansi mereka (Puskesmas). Jika dari awal mereka membeberkan kepada kita (DPRD), kan secara bersama kita mungkin dapat melakukan tindakan pencegahan-pencegahan”, bebernya.
Selain itu, politisi dari Partai Nasdem ini juga menyayangkan sikap dari salahsatu Kepala Bidang (Kabid) pada Dinkes Parimo yang terkesan tidak melakukan kontrol dan pengawasan secara internal terkait gelontor fulus non kapitasi itu.
“Kami juga menyayangkan sikap dari salahsatu Kabid di Dinkes yang membidangi tata kelola dana non kapotasi tersebut. Mengapa selaku bidang, namun tidak melakukan kontrol dan pengawasan proses penyaluran uang itu. Bahkan Kepala Bidangnya menyatakan baru mengetahui persoalan polemik uang non kapitasi ini dari pemberitaan media”, katanya.
Selaku Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Feri Budiutomo menyatakan bahwa saat ini mempercayakan persoalan fulus non kapitasi itu pada penanganan aparat penegak hukum (APH).
“Jika sudah seperti ini, maka mari kita percayakan saja penanganan oleh APH terkait dugaan seleweng dana non kapitasi tersebut”, pungkasnya. (ind)
