PARIGI MOUTONG – Pengajuan jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar oleh Kelompok Tani (Poktan) Cahaya Baru di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, memicu sorotan tajam. Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid menanggapi praktik diduga penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar dengan modus pinjam pakai kode QR (barcode) MyPertamina serta dokumen rekomendasi milik petani tersebut.
“Kita akan segera menindaklanjuti informasi itu”, kata Wakil Bupati Abdul Sahid, 20 Oktober 2026.
Menurut Abdul Sahid, saat ini pemerintah daerah memberlakukan perubahan skema distribusi Solar subsidi di seluruh SPBU guna memastikan penyaluran tepat sasaran kepada yang berhak.
BERITA TERKAIT:
Lahan Telantar, Jatah Mengalir ke Pihak Lain
Modus “Pinjam Pakai” Barcode Petani
Langkah ini, kata Abdul Sahid, demi mempersempit ruang gerak spekulan serta praktik percaloan BBM subsidi di seluruh SPBU wilayah Parigi Moutong.
Sebelumnya koranindigo.com ini melansir soal dugaan penyelewengan alokasi solar bersubsidi mencuat di Kecamatan Parigi.
Kasus ini bermula dari janggalnya permohonan kuota solar oleh Kelompok Tani (Poktan) Cahaya Baru yang dinilai bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan.
Poktan Cahaya Baru sebelumnya mengajukan rekomendasi solar subsidi dengan dalih untuk mengolah lahan persawahan di area Lida Gimba (Lorong Cinta), Kecamatan Parigi.
Namun, informasi dihimpun menunjukkan bahwa area persawahan tersebut sudah lama terlantar menjadi lahan tidur dan kini telah berubah menjadi hamparan semak belukar.
Selain kondisi sawah mati suri, sejumlah kejanggalan lain turut memperkuat indikasi adanya penyimpangan terhadap BBM subsidi jenis solar itu.
Nomor kontak penerima manfaat bantuan solar tidak dialamatkan kepada anggota poktan, melainkan menggunakan kontak warga dari wilayah lain.
Meski berstatus resmi, internal poktan Cahaya Baru mengaku belum memiliki agenda dalam waktu dekat untuk menggarap lahan.
Saat jatah solar sebanyak delapan jeriken (setara 264 liter) tiba di lokasi, anggota poktan dilaporkan tidak memiliki anggaran mandiri untuk menebusnya.
Selain itu, terjadi simpang siur informasi di mana salah satu anggota hanya tahu jatah mereka berjumlah enam jeriken.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa dokumen rekomendasi beserta hak kuota solar milik petani kecil telah dialihkan atau “dipinjam-pakaikan” kepada pihak ketiga demi meraup keuntungan sepihak.
Menurut penuturan sumber tepercaya, penyimpangan ini diduga melibatkan seorang oknum yang bertindak sebagai penampung gelap.
Nomor kontak oknum tersebut kedapatan tercatat sebagai tujuan akhir dari rantai pengantaran solar.
Keterangan dari salah satu Mitra Pengantar Solar juga memperkuat hal ini, di mana oknum tersebut kerap mengendarai sepeda motor modifikasi dengan perlengkapan pemindah jeriken. IND
