Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 1000x60
LAPORAN KHUSUS

Pengumuman Komisioner KPU Parimo, Hartono Taharudin : Menanti Kerja Cerdas Mereka

322
×

Pengumuman Komisioner KPU Parimo, Hartono Taharudin : Menanti Kerja Cerdas Mereka

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KoranIndigo – Hasil seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) telah mengumumkan sejumlah nama.

Hal itu diketahui melalui rangkaian-rangkaian seleksi yang dilakukan KPU pusat, dan terpilih 5 orang Komisioner KPU Parimo yang nantinya akan bertugas di Pemilu dan Pilkada pada bulan November 2024 mendatang.

Hartono pendiri Rumah Hukum Tadulako menilai banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh mereka yang terpilih ini. Salah satunya kerja cerdas dan kerja tuntas terkait penyelenggara Pemilu yang tak lama lagi dilaksanakan.

“Kerja Komisioner Baru terpilih ini tidak mudah memang, karena masalah yang sedang dan yang akan dihadapi juga tidak sederhana,” kata Pendiri Rumah Hukum Tadulako Hartono Taharuddin, Minggu, 21 Januari 2024.

Kata Hartono, publik Parigi Moutong menanti kerja-kerja cerdas dan kerja-kerja tuntas dari mereka. Kerja cerdas terkait dengan menyamakan persepsi, inovasi dan konsolidasi internal sekaligus.

Soal kerja tuntas, terkait dengan tindaklanjut kerja para komisioner terdahulu dan konsep Pilkada yang akan datang. Dalam hal ini terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pemilu.

“Kerja-kerja ini harus segera tuntas karena publik menunggu agenda yang sudah dekat,” urai hartono.
Di sisi lain, Hartono mendorong kerjasama dengan stakeholder Pemilu lainnya dirasakan sangat perlu, agar kerja cerdas dan kerja tuntas penyelenggara bisa bersenyawa dengan agenda lain pemerintahan.

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…

LAPORAN KHUSUS

“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…

LAPORAN KHUSUS

“Saya bahkan pernah ditawari uang supaya menerima kegiatan tambang ini. Tapi saya tolak karena masyarakat tidak setuju dan dampaknya sudah terasa,” kata Kepala Desa Baliara, Fadli Badja. Dari atas, Jembatan Baliara masih berdiri utuh. Namun, ancaman…

Example 325x325