HUKUM

Antisipasi Inflasi Tahun 2024: Gubernur Sulawesi Tengah dan Langkah-langkah Efektif dalam Rakor dengan Kemendagri RI

266
×

Antisipasi Inflasi Tahun 2024: Gubernur Sulawesi Tengah dan Langkah-langkah Efektif dalam Rakor dengan Kemendagri RI

Sebarkan artikel ini

KoranIndigo – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 melalui zoom meeting bersama Kemendagri RI, pada Rabu, (13/03/2024).

Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah kongkret dalam upaya antisipasi dan mengendalikan inflasi di daerah tahun 2024.

Selain mengikuti rapat secara daring, Rudi Dewanto juga memimpin rapat bersama TPID, membahas upaya dan inovasi menyelaraskan hal yang disampaikan dalam rakor serta mencari langkah penanganan efektif, sesuai kondisi daerah.

Ia juga menyampaikan inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah masih cukup stabil dan bisa tertangani sehingga tingkatnya relatif rendah, Pemerintah Daerah beberapa waktu yang lalu memantau update harga kebutuhan pokok melalui bulog, termasuk untuk intervensi pasar yang lebih mudah, meskipun ada beberapa harga kebutuhan pokok masih tinggi, sehingga perlu melakukan intervensi pasar terkait inflasi dalam minggu ini, Ucapnya.

Kegiatan ini dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Irjen PolTomsi Tohir Balaw, Juga diikuti Menteri Kabinet RI, Kepala instansi Vertikal serta para Gubernur, Bupati/Wali kota se-Indonesia.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

PARIGI | KORANINDIGO — Sengketa proyek Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong memasuki babak pembuktian. Dalam sidang Rabu, 9 September 2026, Pengadilan Negeri Parigi memeriksa saksi dari pihak tergugat, sementara mantan Pejabat Pembuat Komitmen,…

HUKUM

Mediasi gagal, perkara kembali ke pokok sengketa, dan kini dua addendum serta lonjakan denda menjadi pusat pertarungan PARIGI | KORANINDIGO — Mediasi sengketa proyek Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong berakhir tanpa kesepakatan. Perkara Nomor…

HUKUM

SATU proyek, satu kontrak, dan angka denda melonjak hampir dua belas kali lipat. Di Pengadilan Negeri Parigi, sengketa Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Parigi Moutong kini membuka perselisihan lebih lebar: dari sisa pembayaran miliaran rupiah hingga…

HUKUM

“Keliru jika dana masuk ke rekening pribadi. Uang hasil pungutan semestinya disetor ke kas daerah melalui mekanisme resmi.” Pernyataan itu meluncur dari bekas Bupati Donggala, Kasman Lassa, seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah….

Example 325x325