Percepat Pembangunan Daerah, DPRD Parimo Koordinasi DPR RI

PARIGI | KORANINDIGO – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Alfres Masboy Tonggiroh bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Faisan Lelo Badja melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat di daerah.

Dalam kunjungan, DPRD Parimo menyampaikan secara langsung sejumlah usulan prioritas pembangunan daerah dinilai dibutuhkan guna meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi.

Ketua DPRD Parimo, Alfres Masboy Tonggiroh menjelaskan bahwa koordinasi dengan DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah agar dapat masuk dalam program pemerintah pusat.

“Kami datang untuk membawa dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Parigi Moutong terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih sangat dibutuhkan di berbagai wilayah. Harapannya, usulan tersebut dapat menjadi perhatian Komisi V DPR RI dan mendapat dukungan untuk direalisasikan melalui program pembangunan nasional,” ujar Alfres, Rabu (11/03).

Ia menjelaskan bahwa beberapa usulan disampaikan dalam pertemuan mencakup peningkatan kualitas jalan nasional dan daerah, pembangunan serta rehabilitasi jembatan, peningkatan akses jalan menuju kawasan pertanian dan perdesaan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung lainnya yang berperan penting dalam membuka akses wilayah.

Kata Alfres, keberadaan infrastruktur yang memadai akan sangat berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di Parigi Moutong yang sebagian besar wilayahnya masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

“Kondisi geografis Parigi Moutong yang memiliki wilayah panjang dengan banyak desa tentu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar, baik dalam hal transportasi, distribusi hasil produksi, maupun akses pelayanan dasar,” jelasnya.

Alfres menambahkan bahwa upaya koordinasi tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi representasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat pusat. IND