PARIGI | KORANINDIGO – Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo), Haji Wardi, lontarkan kritik terhadap implementasi program pelayanan kesehatan daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (6/4).
Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan skema BPJS Kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran yang berpotensi mubazir.
Sorotan utama Wardi tertuju pada program “Sehat Bersama” yang selama ini lebih menitikberatkan pada penyediaan ambulans gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diarahkan lebih tepat sasaran.
Ia juga mempertanyakan pemerataan layanan di seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil seperti Sausu dan Moutong, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam layanan kesehatan.
Untuk itu, Haji Wardi usulkan skema subsidi, dengan gambaran, konsumsi penjaga pasien: Rp50.000 per hari untuk 1 orang, rujukan ke Palu Rp100.000 per hari (maksimal 5 hari), dan Rujukan ke Makassar Rp250.000 per hari (maksimal 5 hari).
“Hari ini orang tidak lagi terbebani biaya pengobatan, tapi biaya hidup keluarga yang menjaga pasien justru menjadi masalah serius,” ujarnya.
Poin krusial lainnya adalah persoalan pemulangan jenazah pasien yang meninggal di luar daerah. Wardi menegaskan bahwa BPJS tidak menanggung biaya tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah hadir menutup celah tersebut agar keluarga tidak terbebani biaya besar saat berduka. IND
