Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
LAPORAN KHUSUS

Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Serta Evaluasi Situasi Ancaman Gangguan Keamanan Wilayah

287
×

Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Serta Evaluasi Situasi Ancaman Gangguan Keamanan Wilayah

Sebarkan artikel ini

KoranIndigo – Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah dan Evaluasi Situasi dan Kondisi Wilayah Kabupaten Parigi Moutong menjelang voting day, yang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mengamankan dan mensukseskan pesta demokrasi tahun 2024. Bertempat di Lantai II Kantor Bupati. Senin 12/2/2024.

Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo dalam sambutannya berharap dalam proses Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan lancar aman dan kondusif tanpa gangguan apapun. sehingga pentingnya persiapan terutama dalam pendistribusian logistik tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 23 Kecamatan 5 Kelurahan dan 278 Desa tersalurkan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

“Jangan sampai ada gangguan dan kekacauan akibat isu suara/black champaign, atau apapun yang dapat mengancam stabilitas daerah. sehingga proses penyelenggaraan pemilu serentak di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong berjalan lancar aman dan terkendali,” ujarnya.

Selanjutnya, Pj Bupati berpesan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, agar tidak terlibat dengan kampanye politik, money politik serta bersikap netral dan tidak memihak pada kepentingan tertentu karena isu netralitas ASN menjelang pemilu menjadi perhatian publik.

Olehnya, melalui Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah serta Evaluasi Situasi dan Kondisi ancaman gangguan keamanan Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, agar tetap bersinergi dalam mengawal Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024.

“Pesan saya kepada Tim Satgas agar terus berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu, jika ada hal-hal yang menonjol atau gangguan keamanan segera melapor kepada penanggungjawab keamanan TNI dan Polri,” himbaunya.

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Kami menilai perubahan nilai denda tidak memiliki dasar kontraktual. Hak penyedia jasa justru terkatung-katung di tengah proyek senilai miliaran rupiah,” ujar kuasa hukum CV Arawan, Osgar Sahim Matompo. PARIGI | KORANINDIGO – Sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten…

LAPORAN KHUSUS

“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…

LAPORAN KHUSUS

“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…

LAPORAN KHUSUS

“Saya bahkan pernah ditawari uang supaya menerima kegiatan tambang ini. Tapi saya tolak karena masyarakat tidak setuju dan dampaknya sudah terasa,” kata Kepala Desa Baliara, Fadli Badja. Dari atas, Jembatan Baliara masih berdiri utuh. Namun, ancaman…

Example 325x325