Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
LAPORAN KHUSUS

KPU Parimo Musnahkan 20.093 Surat Suara Yang Mengalami Kerusakan Dan Kelebihan

287
×

KPU Parimo Musnahkan 20.093 Surat Suara Yang Mengalami Kerusakan Dan Kelebihan

Sebarkan artikel ini

KoranIndigo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong memusnahkan 20.093 surat suara. Diketahui, surat suara yang di musnahkan itu telah mengalami kerusakan dan kelebihan.

Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara di bakar, di Halaman Gudang Logistik, Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Sesala, 13/2/2024.

Selaku Ketua KPU, Ariyana, mengungkapkan bahwa surat suara yang dimusnahkan yakni, surat suara Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah 465 lembar dan DPR RI sebanyak 5.121 lembar.

“Ada juga surat suara DPD sebanyak 53 lembar, DPRD Provinsi sebanyak 3.529 lembar dan yang paling banyak yaitu DPRD Kabupaten sebanyak 10.925 lembar yang mengalami kerusakan maupun kelebihan surat suara,” jelasnya.

Dikatakannya, surat suara yang dimusnahkan itu adalah surat suara yang masuk dalam kategori rusak warna, tidak jelas serta kertas suara yang sudah berlubang.

Olehnya, Ariyana sangat mengapresiasi seluruh jajaran stakeholder yang telah membantu pada saat proses pensotiran. Sehingga banyak ditemukan surat suara yang mengalami kerusakan maupun kelebihan.Pada proses pemusnahan itu, juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Adrudin Nur, Kapolres Parigi Moutong, AKBP Jovan Reagan Sumual, perwakilan dari TNI, perwakilan Kejaksaan Negeri Parigi, perwakilan Pengadilan Negeri Parigi, Komisioner KPU serta Bawaslu.

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Kami menilai perubahan nilai denda tidak memiliki dasar kontraktual. Hak penyedia jasa justru terkatung-katung di tengah proyek senilai miliaran rupiah,” ujar kuasa hukum CV Arawan, Osgar Sahim Matompo. PARIGI | KORANINDIGO – Sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten…

LAPORAN KHUSUS

“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…

LAPORAN KHUSUS

“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…

LAPORAN KHUSUS

“Saya bahkan pernah ditawari uang supaya menerima kegiatan tambang ini. Tapi saya tolak karena masyarakat tidak setuju dan dampaknya sudah terasa,” kata Kepala Desa Baliara, Fadli Badja. Dari atas, Jembatan Baliara masih berdiri utuh. Namun, ancaman…

Example 325x325