Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
LAPORAN KHUSUS

Pemda Parimo Ajukan Dukungan Tenaga Kerja di KemNaker RI Terkait K3

317
×

Pemda Parimo Ajukan Dukungan Tenaga Kerja di KemNaker RI Terkait K3

Sebarkan artikel ini

KoranIndigo – Pj. Bupati Parimo Richard Arnaldo bersama Sekda Parimo Zulfinasran tengah melakukan Audensi di Kantor KemNaker Jakarta, Jum’at 1/3/2023.

Terkait adanya Kawasan Industri Agro di Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah Daerah meminta dukungan dengan menyodorkan Dokumen proposal bantuan kerja sama terkait Keselamatan Kecelakaan Kerja (K3) Tenaga Kerja kepada pihak Kementrian Ketenagakerjaan (KemNaker) Republik Indonesia (RI).

Dalam audensi bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pj. Bupati mengatakan untuk meminta dukungan kerja sama terkait adanya Kawasan Industri Agro di kabupaten Parigi Moutong.

“Kami sudah siapkan permohonan untuk kerja sama, dalam hal tenaga kerja bisa mendapat perlindungan dalam teknis patcking house, kemudian dengan kerja sama pasang kerja yang direkrut yang ditempatkan dan sudah memiliki pengalaman kerja diperusahaan besar untuk sebagai pendampingan maupun pengawasan tenaga kerja yang sudah ada di daerah Parimo,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu juga Sekda Zulfinasran menyebutkan terkait jumlah jiwa penduduk daerah Parigi Moutong yang begitu besar di sulawesi tentu dihadapkan dengan Demografi yang cukup besar.

“Hal ini tentu menjadi Bonus Demografi bagi kami dan bisa jadi juga menjadi bencana Demografi kedepanya,” jelas Sekda.

Sekda menghimbau, ini sudah menjadi konsen dari pemerintah daerah bahwa dengan prediksi 50 % usia kerja ditahun 2030 akan meledak dan mencari peluang pekerjaan didaerah, menurutnya hal ini dapat segera terantisipasi dan terakomodir kesiapan kerja dari masyarakat.

“Kami berharap bisa mendapat peluang kerja kedepan, dan melihat peningkatan Industri Agro di Parigi Moutong, dalam kerja sama dimaksud agar dukungan ketenagakerjaan yang ditempatkan di Parigi Moutong bisa melakukan pengawasan juga dalam perlindungan K3,” jelasnya.

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Kami menilai perubahan nilai denda tidak memiliki dasar kontraktual. Hak penyedia jasa justru terkatung-katung di tengah proyek senilai miliaran rupiah,” ujar kuasa hukum CV Arawan, Osgar Sahim Matompo. PARIGI | KORANINDIGO – Sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten…

LAPORAN KHUSUS

“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…

LAPORAN KHUSUS

“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…

LAPORAN KHUSUS

“Saya bahkan pernah ditawari uang supaya menerima kegiatan tambang ini. Tapi saya tolak karena masyarakat tidak setuju dan dampaknya sudah terasa,” kata Kepala Desa Baliara, Fadli Badja. Dari atas, Jembatan Baliara masih berdiri utuh. Namun, ancaman…

Example 325x325