Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
LAPORAN KHUSUS

Sayembara Maskot dan Lomba Jingle Pilkada Dari KPU Parigi Moutong

306
×

Sayembara Maskot dan Lomba Jingle Pilkada Dari KPU Parigi Moutong

Sebarkan artikel ini

KoranInigo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong (Parigi Moutong), Sulawesi Tengah, telah membuka sayembara maskot dan jingle Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Pengumuman sayembara mascot dan jingle itu, telah kami umumkan disejumlah media social resmi KPU. Tahapan akhir memasukan kasil karyanya, pada 7 Mei 2024,” kata Ketua KPU Parigi Moutong, Ariyana Borahima, di Parigi, Senin, 22 April 2024.

Menurutnya, total hadiah bagi para pemenang maskot dan jingle Pilkada yang disiapkan KPU Parigi Moutong, masing-masing sebesar Rp30.000.000,-.

“Pemenang makot mulai dari harapan 1 sampai dengan juara 1. Begitu juga dengan jingle. Jadi total hadiah kedua lomba Rp 60 juta,” terangnya.

Ariayana menjelaskan, para peserta diwajibkan mengikuti ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan KPU. Salah satunya, pada sayembara maskot yang mewajibkan para peserta mengusung tema kearifan lokal Kabupaten Parigi Moutong.

“Contoh Pilkada sebelumnya, maskotnya ikan,” imbuhnya.

Sementara untuk jingle, para peserta diwajibkan membuatnya dengan durasi maksimal 2 menit, dan menggunakan bahasa Indonesia, bukan daerah.

Temanya, kata dia, mengangkat tagline Pilkada 2024, dan mempresentasekan semangat serta dasar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Parigi Moutong. 

“Bahkan, KPU akan menyiapkan juri profesional untuk masing-masing lomba,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, hasil karya jingle dari para peserta diserahkan dalam bentuk CD Softwore, dan 3D atau tiga dimensi untuk maskot. Ariyana mengajak, seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Moutong untuk ikut mensukseskan Pilkada, dengan ikut berpartisipasi menjadi peserta dalam lomba maskot dan jingle tersebut.

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Kami menilai perubahan nilai denda tidak memiliki dasar kontraktual. Hak penyedia jasa justru terkatung-katung di tengah proyek senilai miliaran rupiah,” ujar kuasa hukum CV Arawan, Osgar Sahim Matompo. PARIGI | KORANINDIGO – Sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten…

LAPORAN KHUSUS

“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…

LAPORAN KHUSUS

“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…

LAPORAN KHUSUS

“Saya bahkan pernah ditawari uang supaya menerima kegiatan tambang ini. Tapi saya tolak karena masyarakat tidak setuju dan dampaknya sudah terasa,” kata Kepala Desa Baliara, Fadli Badja. Dari atas, Jembatan Baliara masih berdiri utuh. Namun, ancaman…

Example 325x325