APARAT Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Tengah dinilai tidak berdaya menghadapi praktik pertambangan ilegal di atas lahan Kontrak Karya (KK) PT Citra Palu Minerals (CPM) di Kelurahan Poboya, Kota Palu.
Aktivitas perendaman material emas yang dilakukan oleh PT Adijaya Karya Makmur (AKM) kontraktor resmi PT CPM menuai sorotan karena diduga melanggar aturan.
Menanggapi hal ini, advokat dan anggota Individu WALHI Sulteng, Edmond Leonardo Siahaan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus ini.
“KPK harus mengambil alih laporan masyarakat yang telah disampaikan ke kejaksaan dan kepolisian tetapi tidak ditindaklanjuti. Sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, KPK harus segera menghitung kerugian negara akibat penambangan ilegal ini,” tegas Edmond, seperti dilansir infosulteng.
Edmond, yang juga pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah, meminta Gubernur Sulteng untuk segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM guna menegakkan larangan terhadap PT AKM dalam melakukan pengolahan emas.
“Gubernur harus turun langsung ke lapangan bersama Kejati dan Kapolda Sulteng untuk mengatasi masalah ini sebelum kerugian negara semakin besar,” ujarnya.
Praktik tambang ilegal ini semakin menjadi sorotan karena berlokasi tidak jauh dari Mako Polda Sulteng dan Kantor Gubernur, tetapi hingga kini belum ada tindakan tegas dari aparat hukum.
Pada 18 November 2024, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM telah mengirimkan surat larangan kepada PT AKM untuk menghentikan segala bentuk pengolahan dan pemurnian emas.
Dalam surat bernomor B-2077/MB.07/DJB.T/2024, Dirjen Minerba dengan jelas melarang PT AKM melakukan:
Pengolahan emas
Pengoperasian alat
Penyediaan personel di lokasi Heap Leach
Namun, aktivitas ilegal tetap berlanjut tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, kerugian negara akibat tambang ilegal ini diperkirakan sudah mencapai triliunan rupiah sejak 2018.
Selain itu, praktik perendaman emas ini diduga menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sianida, yang dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar.
Edmond menegaskan bahwa tindakan tegas harus segera diambil untuk menghentikan praktik tambang ilegal ini sebelum dampaknya semakin luas.
“Jika dibiarkan, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga lingkungan dan kesehatan masyarakat akan terancam,” tutupnya. (ind)
