JAKARTA | KORANINDIGO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memperkuat upaya percepatan pembangunan dengan menjajaki dukungan pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan melalui audiensi Bupati Parigi Moutong Erwin Burase dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (29/6).
Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi program pembangunan daerah dengan prioritas nasional agar sejumlah program strategis Parigi Moutong dapat memperoleh dukungan pendanaan dari kementerian dan lembaga terkait.
Dalam audiensi itu, Erwin didampingi Anggota DPRD Parigi Moutong Faisan Badja, Kepala Bappelitbangda, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Erwin memaparkan delapan sektor prioritas pembangunan daerah, yakni pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal, peningkatan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan.
“Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Kami berharap berbagai program prioritas Kabupaten Parigi Moutong dapat memperoleh dukungan pendanaan melalui kementerian dan lembaga terkait,” kata Erwin.
Menurut dia, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar program-program strategis daerah dapat direalisasikan secara optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain memaparkan program prioritas, Pemkab Parigi Moutong juga memperkenalkan potensi unggulan daerah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, dan kelautan hingga peluang investasi di bidang hilirisasi dan pariwisata.
Potensi tersebut diharapkan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran pada periode mendatang.
Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dan menghasilkan komitmen untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Parigi Moutong dan Bappenas dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. IND
