DAERAH

Kapolda Sulteng Baru Diminta Tegas Tangani Tambang Ilegal

398
×

Kapolda Sulteng Baru Diminta Tegas Tangani Tambang Ilegal

Sebarkan artikel ini

PALU | KORANINDIGO – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri menilai pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng merupakan momentum memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan pengawasan berbagai persoalan krusial, terutama sektor pertambangan.

“Kami mengucapkan selamat kepada Brigadir Jenderal Polisi Nasri Sulaeman yang resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng menggantikan Inspektur Jenderal Polisi (P) Endi Sutendi dalam mutasi terbaru Polri Mei 2026″, katanya, Senin (18/5).

Pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng, kata Muhammad Safri, merupakan momentum memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan pengawasan berbagai persoalan krusial, terutama sektor pertambangan.

Ia berharap kepemimpinan Brigadir Jenderal Polisi Nasri Sulaeman mampu membawa semangat baru dalam menjaga keamanan daerah dan memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Khusus sektor pertambangan, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng Muhammad Safri menyebut maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah di Sulteng.

Praktik tambang ilegal, Kata Muhammad Safri, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, pelanggaran hukum serius.

“Tambang ilegal harus menjadi perhatian serius Kapolda yang baru. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu”, katanya.

Menurut Muhammad Safri , seiring berkembangnya kawasan pertambangan, Sulteng saat ini menghadapi tantangan besar.

Safri berharap aparat penegak hukum dapat memperkuat pengawasan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan hidup oleh korporasi di sektor pertambangan dan industri di Sulteng.

Selain sektor pertambangan, Safri juga menyoroti maraknya konflik agraria dan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat di kawasan pertambangan dan industri.

Menurutnya, kepolisian harus mampu hadir sebagai institusi mengedepankan pendekatan humanis serta menjunjung rasa keadilan dalam penyelesaian konflik.

Investasi dan industrialisasi di Sulteng, kata dia, harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat. (IND)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

AMPIBABO | KORANINDIGO – Deru mesin truk ekspedisi melintasi Jalan Trans Sulawesi, Ampibabo Utara, Parigi Moutong, kini tak lagi mampir di SPBU nomor 141. Pengemudi angkutan barang lintas provinsi atau ekspedisi enngan membuang waktu mengantre…

DAERAH

AMPIBABO | KORANINDIGO – Solar bersubsidi diduga keluar dari jalur peruntukannya di Wilayah Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Bahan bakar itu diajukan untuk kebutuhan petani dan nelayan, tetapi sebagian besar pasokan justru mengalir…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Pola baru penyaluran Solar bersubsidi mulai diuji di SPBU Kampal, Kelurahan Kampal, Jalan Trans Sulawesi. Dari pasokan 16 ton, sebanyak 2,5 ton disisihkan khusus bagi petani dan nelayan melalui koordinasi dengan…

DAERAH

PALU | KORANINDIGO – Sebanyak 2.189 nomor polisi kendaraan di Sulawesi Tengah (Sulteng) masuk daftar pemblokiran QR Code BBM subsidi hingga September 2026. Angka ini menjadi bagian dari 11.093 nomor polisi di seluruh Sulawesi, setelah…

Example 325x325