Kapolda Sulteng Baru Diminta Tegas Tangani Tambang Ilegal

PALU | KORANINDIGO – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri menilai pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng merupakan momentum memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan pengawasan berbagai persoalan krusial, terutama sektor pertambangan.

“Kami mengucapkan selamat kepada Brigadir Jenderal Polisi Nasri Sulaeman yang resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng menggantikan Inspektur Jenderal Polisi (P) Endi Sutendi dalam mutasi terbaru Polri Mei 2026″, katanya, Senin (18/5).

Pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng, kata Muhammad Safri, merupakan momentum memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan pengawasan berbagai persoalan krusial, terutama sektor pertambangan.

Ia berharap kepemimpinan Brigadir Jenderal Polisi Nasri Sulaeman mampu membawa semangat baru dalam menjaga keamanan daerah dan memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Khusus sektor pertambangan, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng Muhammad Safri menyebut maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah di Sulteng.

Praktik tambang ilegal, Kata Muhammad Safri, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, pelanggaran hukum serius.

“Tambang ilegal harus menjadi perhatian serius Kapolda yang baru. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu”, katanya.

Menurut Muhammad Safri , seiring berkembangnya kawasan pertambangan, Sulteng saat ini menghadapi tantangan besar.

Safri berharap aparat penegak hukum dapat memperkuat pengawasan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan hidup oleh korporasi di sektor pertambangan dan industri di Sulteng.

Selain sektor pertambangan, Safri juga menyoroti maraknya konflik agraria dan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat di kawasan pertambangan dan industri.

Menurutnya, kepolisian harus mampu hadir sebagai institusi mengedepankan pendekatan humanis serta menjunjung rasa keadilan dalam penyelesaian konflik.

Investasi dan industrialisasi di Sulteng, kata dia, harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat. (IND)