MODUS operasi dugaan korupsi bantuan ternak sangat beragam. Beberapa diantaranya ialah pemotongan hingga 100 persen bantuan ternak.
Hal tersebut sama halnya pengajuan fiktif kepada Kementerian Pertanian dengan proposal permohonan bantuan sapi.
Namun ternak-ternak sapi itu tidak disalurkan kepada kelompok yang berhak.
Bahkan, tidak dimasukan kedalam sistem Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
Dari kesaksian dan pernyataan, modus dilakukan ialah dengan adanya pemotongan hibah perternakan melalui permintaan dana di depan, atau praktik jual beli sapi dari hibah peternakan kepada para kelompok.
Bahkan ada ternak sapi yang sudah diajukan, diterima oleh dinas, namun begitu seharusnya diturunkan kepada kelompok penerima, ternak tidak di serahkan kepada kelompok.
Sehingga, kandang yang juga berasal dari dana bantuan hibah tidak berisi ternak.
Sedangkan modus pada program penyaluran bantuan ternak jenis ayam, pakan, dan kandang untuk kelompok biasanya dengan cara memanipulasi kolompok-kelompok penerima.
Bantuan-bantuan ternak ini diarahkan kepada kelompok yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan tersebut.
Pada sektor peternakan, syarat penerima bantuan program harusnya hanya bisa diterima oleh kelompok ternak.
Ada struktur kelompok, dengan memiliki anggota minimal 10 orang, kemudian disahkan oleh kepala desa setempat.
Bahkan kepala desa dan dinas peternakan setempat juga harus menyetujui di lembar pengesahan proposal pembentukan kelompok ternak tersebut.
Namun, dalam pembentukan kelompok penerima ditemukan pengangkangan aturan Permendagri No 39 Tahun 2012.
Dalam pembentukan kelompok penerima bantuan, berdasarkan kekerabatan atau keluarga.
Modus seleweng bantuan ternak juga biasanya memanfaatkan kelompok-kelompok penerima ternak, berupa praktik pemotongan oleh pengelola, bahkan ada yang fiktif. (*)
