Indigo –Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan pentingnya langkah cepat dan proaktif dari pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal tanpa mengganggu stabilitas pelayanan publik.
“Usulan kami sudah kami sampaikan langsung ke Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan serta Kementerian PANRB. Kami berharap ada kebijakan yang dapat meringankan beban daerah,” jelas Erwin.
Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah saat ini adalah tingginya belanja pegawai, sehingga diperlukan dukungan serta kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Selain itu, Erwin juga menegaskan komitmen Pemkab Parigi Moutong untuk memastikan berbagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan di daerah, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, serta program sosial dan infrastruktur lainnya.
“Khusus program Makanan Bergizi Gratis, kami berharap pengelolanya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar pengawasan dan pelaksanaannya berjalan optimal,” tambahnya.
Erwin menekankan bahwa pemerintah daerah akan terus menjaga kualitas pelayanan publik agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar Dana Transfer Daerah, khususnya Dana Pokok Pikiran (Pokir), tetap mengalir ke Parigi Moutong,” tegas Erwin Burase.
Pernyataan itu disampaikan Erwin usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Rapat tersebut membahas kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam rapat itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, juga menegaskan pentingnya penerapan keadilan fiskal bagi daerah, khususnya dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menilai bahwa Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyumbang devisa negara terbesar dari sektor sumber daya alam berhak memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.
“Dana Bagi Hasil yang adil bukan semata soal angka, tapi soal keadilan pembangunan. Daerah penghasil harus ikut menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” ujar Anwar Hafid.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperjuangkan alokasi anggaran pusat yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil.
Melalui langkah-langkah strategis dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan efisiensi fiskal nasional.
