Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 180x700
Example 468x60
DAERAH

Penerbitan IPR Versus LP2B

667
×

Penerbitan IPR Versus LP2B

Sebarkan artikel ini

Dinas TPHP Parimo Protes Penerbitan IPR

Example 468x60

PARIGI | KORANINDIGO – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), protes atas penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

” Seharusnya ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan,” ujar Aristo, Kepala Bidang (Kabid) Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (PSP) Dinas TPHP Parimo, Sabtu (22/2/2025).

Menurut Aristo, saat ini Kabupaten Parigi Moutong telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang mengatur soal ketersedian lahan pertanian untuk ketahanan pangan nasional.

Olehnya kata Aristo, penerbitan IPR di Kabupaten Parigi Moutong, terkesan mengangkangi Perda LP2B Kabupaten Parigi Moutong, karena lokasi penerbitan IPR berada tepat di lokasi inti,dan lokasi cadangan, yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan dalam Perda LP2B Kabupaten Parigi Moutong.

” Desa Air Panas, Kayuboko di Kecamatan Parigi Barat, masuk sebagai wilayah inti Perda LP2B, dan Desa Buranga di Kecamatan Ampibabo, masuk sebagai lahan cadangan. Baik lahan inti, maupun cadangan, sama statusnya dalam Perda LP2B sebagai pendukung ketahanan pangan nasional,” tegas Aristo.

Aristo

Selanjutnya kata Aristo, mengalihfungsikan lahan pertanian yang ditetapkan dalam Perda LP2B, dapat dipidana, sebagaimana ketentuan Undang – undang Nomor 41 Tahun 2029 tentang Perlindungan LP2B.

“Melanggar LP2B diancam pidana 5 tahun penjara, dan denda Rp 1 Miliar,”
tandas Aristo, dikutip dari noteza.id.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada 27 koperasi produsen di Kabupaten Parigi Moutong sedang bermohon IPR ke Pemprov Sulteng dans sedang dalam tahap pembahasan dokumen lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng.

Adapun koperasi produsen yang bermohon yakni, tiga koperasi beralamat di Desa Olaya Kecamatan Parigi, tujuh Koperasi di Desa Air Panas, 10 koperasi di Desa Kayuboko Kecamatan Parigi Barat. Empat koperasi dari Desa Ampibabo, dan enam koperasi dari Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo. (ind)

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DAERAH

PALU – Wakil Bupati Parigi Moutong dalam kegiatan simposium, Senin (27/4), menyebutkan telah diusulkan 17 titik tambang untuk dilegalkan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Pernyataan tersebut menimbulkan kegelisahan dan memantik kritik keras dari Wakil Ketua…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi Moutong (Parimo) bergeser dari Purnama ke Dian Herdiman. Pergeseran itu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung nomor KEP-IV-347/C/04/2026 per 13 April 2026. Purnama sebelumnya menjabat Kajari…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat DPRD…

DAERAH

PARIGI | KORANINDIGO – Suasana rapat paripurna pembahasan LKPJ 2025 DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendadak panas. Politisi asal PKB Chandra Setiawan, Walk Out usai lontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah dan internal DPRD. Rapat…

Example 325x325