Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
LAPORAN KHUSUS

Pengurus Korpri Kabupaten Parigi Moutong Resmi DiKukuhkan

277
×

Pengurus Korpri Kabupaten Parigi Moutong Resmi DiKukuhkan

Sebarkan artikel ini

LoranIndigo – Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Parigi Moutong secara resmi di kukuhkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Korpri Provinsi Sulawesi Tengah, Zubair.

Pengukuhan pengurus Korpri itu, dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati, Richard Arnaldo, selaku penasehat Korpri, di Aula Lantai II Kantor Bupati, Senin,19/02/2024.

Dalam sambutan Pj Bupati, Richard, mengucapkan selamat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran Tiangso, yang dalam hal ini di angkat sebagai Ketua Pengurus Korpri Kabupaten Parigi Moutong masa bhakti 2024-2029, beserta seluruh anggota pengurus lainnya.

“Selamat menjalan tugas dengan amanah dan membawa nama Korpri menjadi lebih baik dengan program-program yang akan dijalankan. Tetap jaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mengingat, Korpri adalah organisasi besar yang menjadi wadah bagi seluruh ASN,” ujarnya.

Ia berharap, agar seluruh pengurus memiliki kapabilitas, kompetensi dan jiwa Korps untuk terus menaikan pamor Korpri, sehingga transisi kepengurusan Korpri akan bekerja sesuai dengan fungsi dalam mensejahterakan anggotanya.

Korpri memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis yakni, mengadministrasi Pemerintahan dengan tujuan mewujudkan tata kelola Pemerintah serta meningkatkan pelayanan publik.

“Mari bersama-sama berkomitmen untuk mengembalikan citra kepada masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah. Ini penting dan harus menjadi kesadaran, bahwa kehadiran Pemerintah di tengah masyarakat merupkan hal yang diperlukan,” jelasnya.

Menurutnya, Solidaritas korpri dan kerja sama dalam memperkuat dengan memegang teguh core value ASN berakhlak, dapat melakukan terobosan inovasi dan berkelanjutan, mengubah mindset, cara pikir dan cara bekerja.

“Olehnya, kita juga harus menerapkan e-government untuk meningkatkan, kecepatan dan kredibilitas pelayanan, menciptakan generasi yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya.

Example 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAPORAN KHUSUS

“Kami menilai perubahan nilai denda tidak memiliki dasar kontraktual. Hak penyedia jasa justru terkatung-katung di tengah proyek senilai miliaran rupiah,” ujar kuasa hukum CV Arawan, Osgar Sahim Matompo. PARIGI | KORANINDIGO – Sengketa pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten…

LAPORAN KHUSUS

“Nilai seleweng fulus di DP3AP2KB terlalu kecil.” Pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parigi Moutong saat itu, Irwanto, menjadi penutup pemeriksaan terhadap pengelolaan dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…

LAPORAN KHUSUS

“Setiap rupiah dari anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.” Peringatan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto itu mengemuka saat realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Sulawesi Tengah baru mencapai 8,32 persen…

LAPORAN KHUSUS

“Saya bahkan pernah ditawari uang supaya menerima kegiatan tambang ini. Tapi saya tolak karena masyarakat tidak setuju dan dampaknya sudah terasa,” kata Kepala Desa Baliara, Fadli Badja. Dari atas, Jembatan Baliara masih berdiri utuh. Namun, ancaman…

Example 325x325