Pencairan tanpa PHO seringkali menjadi modus “kongkalikong” antara kontraktor, pengawas, dan dinas terkait untuk memuluskan pencairan anggaran 100 persen meskipun pekerjaan belum atau tidak selesai
BUOL | KORANINDIGO – Penyimpangan serius dalam manajemen proyek konstruksi. Proyek Pembangunan gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) senilai Rp15 miliar di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), disinyalir dicairkan 100 persen tanpa pengawasan dan Provisional Hand Over (Serah Terima Sementara).
Ricardo, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Labkesmas mengatakan CV Mars selaku kontraktor pelaksana telah mengajukan garansi bank untuk memastikan pekerjaan telah selesai.
“Kami sudah cairkan 100 persen dibayarkan pada kontraktor sesuai progress 98 persen yang ada. Sementara sisanya (2 persen), CV Mars selaku pelaksana telah garansikan ke bank, sebagai jaminan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan”, kata Ricardo, Rabu, (08/01).
Pihak CV Mars, kata Ricardo, telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak (adendum) selama 50 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaan.
Jaminan tersebut, menurut Ricardo, sebagai antisipasi jika kontraktor pelaksana tidak mampu memenuhi kewajiban, maka uang garansi itu akan dikembalikan ke kas daerah.
BPKAD Buol: Garansi Proyek Labkesmas Tanggung Jawab PPK
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buol, Kasim Ali membenarkan bahwa pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Buol selaku pemilik ‘hajatan’ proyek Labkesmas telah mengajukan berkas pencairan 100 persen.
Kepala BPKAD Buol Kasim Ali menyatakan bahwa hal tersebut (pengajuan pencairan 100 persen), merupakan tanggung jawab penuh PPK proyek. Sebab, kata Kasim Ali, PPK yang mengajukan.
“Hal pengajuan berkas pencairan proyek, merupakan tanggung jawab PPK. 2 persen pekerjaan yang belum kelar, dananya dimasukan dalam bentuk garansi Bank menggunakan rekening perusahaan”, kata Kasim Ali.
“Untuk berkas garansi Bank CV Mars ada di BPKAD,” kata Kasim lagi.
Jika kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan sisa progress pekerjaan yang ada, kata Kasim Ali, maka uang tersebut akan dikembalikan ke kas daerah. Sedangkan nilai garansi bank tersebut adalah Rp475 juta lebih.
Dihimpun dari berbagai sumber, pencairan proyek tanpa pengawasan dan tanpa PHO atau serah terima sementara merupakan penyimpangan serius dalam manajemen proyek konstruksi.
Hal ini sering kali mengindikasikan potensi korupsi, mark-up, atau kelalaian prosedur, sebab PHO adalah syarat mutlak untuk validasi progres pekerjaan sebelum pembayaran, dan pengawasan memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi.
Hal pencairan proyek tanpa pengawasan dan tanpa PHO bisa menimbulkan proyek mangkrak, kualitas buruk, dugaan kongkalikong dan potensi masalah hukum bagi pihak terkait.
Pencairan proyek tanpa pengawasan, kerap bermasalah, sebab Fungsi pengawasan sejatinya memastikan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi, mencegah pemborosan, dan menjamin kualitas. Tanpa pengawasan, kualitas bisa saja diabaikan.
Sedangkan PHO atau serah terima sementara adalah bukti fisik yang menyatakan pekerjaan fisik telah selesai sesuai kontrak, menjadi dasar pencairan termin pembayaran. Tanpa PHO, maka tidak ada dasar legal untuk mencairkan dana sebuah proyek.
Pencairan tanpa PHO seringkali menjadi modus “kongkalikong” antara kontraktor, pengawas, dan dinas terkait untuk memuluskan pencairan anggaran 100 persen meskipun pekerjaan belum atau tidak selesai. (IND)
