PARIGI | KORANINDIGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan komitmennya mengawal aspirasi mahasiswa, sekaligus mengungkap keterbatasan fiskal daerah dalam menjawab berbagai tuntutan publik, saat audiensi bersama mahasiswa, Senin (28/1).
Ketua DPRD Parimo, Alfres Masboy Tonggiroh, menyampaikan bahwa DPRD telah menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai kewenangannya.
Namun, ia menekankan bahwa ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas, terutama pada tahun anggaran 2026.
“APBD 2025-2026 mengalami penurunan dari sekitar Rp1,8 triliun menjadi Rp1,7 triliun. Ini perlu dipahami bersama,” ujar Alfres.
Ia menjelaskan, peningkatan belanja pegawai, khususnya akibat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), menyebabkan belanja pegawai mendekati Rp1 triliun.
Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya ruang belanja modal, termasuk pembangunan infrastruktur.
Dalam sektor pendidikan, DPRD menyebutkan bahwa alokasi anggaran telah melampaui ketentuan minimal nasional.
Belanja pendidikan di Parimo saat ini hampir mencapai 40 persen dari APBD, meskipun pemerataan sarana dan prasarana masih dilakukan secara bertahap karena faktor geografis dan jumlah satuan pendidikan yang besar.
“Secara regulasi, kita sudah memenuhi bahkan melampaui 20 persen. Namun kami akui masih ada wilayah yang belum maksimal, terutama daerah terpencil,” katanya. IND
