Alsintan, Kelompok Tani dan Sistem Brigade

PARIGI | KORANINDIGO — Penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian untuk mendukung pembukaan lahan sawah baru di Kecamatan Parigi Selatan dipersoalkan sejumlah petani.

Mereka mempertanyakan ketepatan sasaran bantuan, terutama traktor roda empat atau jonder (John Deere), sebab sebagian penggarap lahan cetak sawah baru mengaku belum mendapat akses terhadap alat tersebut.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Supriadin, memberi penjelasan berbeda.

Menurut dia, bantuan alsintan tidak semua dirancang sebagai fasilitas eksklusif bagi kelompok tani penerima program cetak sawah baru.

“Bantuan ini tidak harus dimiliki kelompok cetak sawah baru. Di sini kita kenal sistem brigade, jadi alat itu milik bersama dan bisa dipakai siapa saja yang membutuhkan,” kata Supriadin.

Sistem Brigade Alsintan, menurut Supriadin, menempatkan traktor roda dua, traktor roda empat, serta peralatan pertanian lain sebagai fasilitas pelayanan bersama.

Alat tidak berhenti sebagai aset sebuah kelompok, melainkan dapat digunakan petani sesuai kebutuhan.

Skema itu, kata dia, bertujuan mempercepat pengolahan lahan sekaligus menekan ongkos produksi petani.

Karena itu, kelompok penerima atau pengelola alat bukan berarti menjadi satu-satunya pihak berhak memanfaatkan alsintan.

Penjelasan dari Kabid Sarpras Supriadin tersebut menjadi penting di tengah keluhan petani Parigi Selatan.

Sejumlah penggarap mengaku mengelola sekitar lima hektare lahan hasil cetak sawah baru, tetapi belum memperoleh akses pengolahan menggunakan jonder.

Pada saat bersamaan, muncul informasi alat justru berada pada kelompok beranggotakan petani sebagian sudah tidak memiliki sawah produktif.

“Kami punya lahan cetak sawah baru, Pak. Tetapi bantuan alat tersebut justru tidak diberikan kepada kelompok yang benar-benar mengelola lahan baru,” ujar seorang petani.

Informasi mengenai satu unit jonder berada dalam penguasaan mantan pengurus kelompok tani juga ikut mencuat. Orang tersebut disebut tidak lagi memiliki lahan garapan aktif. .

Supriadin mengatakan Dinas Pertanian kini melakukan pendataan ulang.

Keberadaan setiap unit bantuan, pola pengelolaan, serta pemanfaatannya di lapangan akan diperiksa kembali.

Namun Supriadin mengakui dirinya tidak mengikuti proses awal penyaluran bantuan.

Ia baru menduduki jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana setelah seluruh alsintan selesai disalurkan.

Karena itu, dirinya belum dapat menjelaskan secara menyeluruh proses penetapan kelompok penerima maupun distribusi alat sejak tahap awal.

Petani kini meminta Dinas TPHP membuka daftar penerima, jumlah unit alsintan, serta dasar penetapan kelompok pengelola.

Pemeriksaan lapangan juga dinilai penting untuk memastikan setiap unit berada di lokasi, digunakan sesuai peruntukan, dan dapat diakses petani. IND