Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 970x250
NASIONAL

Prabowo Ingin Bangun Kampung Jemaah Haji di Arab Saudi

335
×

Prabowo Ingin Bangun Kampung Jemaah Haji di Arab Saudi

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Jakarta | KORANINDIGO – Presiden Prabowo Subianto ingin membangun kampung khusus untuk melayani jemaah haji Indonesia di Arab Saudi guna membantu mengefektifkan kegiatan haji ke depan.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, menyambut baik gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kampung khusus menampung jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Usai pertemuan rapat khusus dipimpin Presiden RI, Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama mengungkapkan wacana tentang kampung jamaah haji Indonesia itu di bahas kembali

“Kampung Haji ini merupakan ide yang bagus dan Pak Prabowo juga sudah membicarakannya,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

“Kami menunggu instruksi presiden jika berdiskusi dengan pihak Saudi. Jika presiden menerima kebijakan Indonesia memiliki kampung haji  di Arab Saudi, kami akan menyiapkan perlengkapan Undnag- Undang yang diperlukan,” ujarnya.

Baca juga : Biaya Haji 2025 Turun

Ia mengatakan, Presiden juga terus membahas pembentukan kampung jamaah Indonesia yang tidak hanya diperuntukkan bagi jamaah haji, tetapi juga bagi jamaah umrah lainnya. Dan itu sangat efektif, sangat ekonomis.

Marwan mengatakan, keberadaan kampung haji di Arab Saudi akan memudahkan urusan jemaah haji Indonesia.

“Apabila hal itu terealisasi, jamaah haji akan memperoleh banyak kemudahan. Oleh karena itu, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan membahas gagasan penyelenggaraan haji Indonesia di Arab Saudi” katanya.

“Ide besar ini adalah urusan tingkat negara, tentu saja presiden berhak membicarakannya dengan Kerajaan Arab Saudi,” lanjutunya.

“Terbentuknya kampung haji ini dapat memangkas anggaran pembiayaan perjalanan haji” ucapnya.

“Ya, dampaknya adalah pengurangan anggaran dan, tentu saja, peningkatan layanan. Kebutuhan seluruh jemaah Indonesia bisa mencapai 250.000,” katanya.

Baca juga : Program MBG Sulteng Dikawal Oleh Wakil Ketua MPR RI

Baca juga : Resmi Bergabung Anggota BRICS, Apa Dampaknya Bagi Indonesia ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi sejumlah jabatan penting di tubuh Polri. Salah satu perwira tinggi yang mendapat kepercayaan baru adalah Irjen Endi Sutendi, yang kini resmi menjabat Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng). Penunjukan ini tertuang dalam surat telegram (ST) nomor ST/2192/IX/KEP./2025…

NASIONAL

JAKARTA | KORANINDIGO – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bakal bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggelar tes urine bagi seluruh kepala desa (kades) di Indonesia. Yandri mengaku ingin memastikan para kades tersebut memang…

NASIONAL

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bakal menindak lebih dari 1.000-an tambang ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai respon dari pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai…

NASIONAL

OPERASI tangkap tangan (OTT) tiba-tiba digencarkan KPK dalam sepekan terakhir. Sikap ngegas KPK ini muncul setelah pimpinan KPK meminta maaf karena OTT terasa sepi pada tahun ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam konferensi pers terkait capaian kinerja KPK…

NASIONAL

JAKARTA | KORANINDIGO – Dirjen Gakkum Kementerian ESDM yang baru, Rilke Jeffri Huwae, mengetahui celah yang digunakan untuk tambang ilegal berkat pengalamannya bertugas di daerah pertambangan. Ia berkomitmen untuk melakukan penataan regulasi pertambangan. Fokus awal kerja Rilke Jeffri Huwae sebagai Dirjen Gakkum…

NASIONAL

Kemendagri melarang ormas menggunakan atribut yang menyerupai aparat penegak hukum, merujuk pada UU Ormas. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif bertahap, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan SK Kemenkumham. Ormas juga dilarang menggunakan atribut yang menyerupai lembaga pemerintahan, organisasi separatis, atau partai politik…